Periksa Kesehatan Tak Sekadar Seremoni

AKHIRNYA masyarakat Indonesia bisa mengetahui jumlah pasangan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang akan bertarung pada Pemilihan Presiden 8 Juli 2009 mendatang. Jusuf Kalla dan Wiranto maju dengan dukungan Partai Golkar- Partai Hanura. Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya memilih Boediono dengan pengusung utama Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB. Lalu Megawati Soekarnoputri bersama Prabowo Subianto maju sebagai capres-cawapres yang didukung PDI Perjuangan dan Partai Gerindra.

Dua hari terakhir kemarin, ketiga pasangan itu memeriksakan kesehatan mereka. Pemeriksaan berlangsung di bawah komando tim kesehatan khusus dari RSPAD Gatot Subroto. Ada tiga dokter ahli senior plus 43 dokter ahli di 13 bidang spesialisasi kedokteran yang terlibat dalam pemeriksaan itu.

Seusai pemeriksaan, para capres-cawapres itu menampakkan diri ke publik. Mereka masih berpakaian piyama, lalu melambaikan tangan kepada para pewarta, terutama kameramen dan fotografer. Seperti itulah tahapan yang harus ditempuh para bakal capres-cawapres ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kesehatan menjadi salah satu persyaratan yang harus bisa dilalui para bakal calon pemimpin RI ini.

Yang dikhawatirkan, jangan sampai tahapan ini hanya sekadar seremoni, hanya menempuh prosedur saja. Karena melihat ketokohan dan ingin melihat pemilu berlangsung ramai dengan adanya tiga pasangan, lalu KPU meloloskan begitu saja.

Artinya, kalau memang bakal capres dan cawapres ini memiliki kekurangan secara medis atau psikis, KPU harus berani mengungkapkannya kepada masyarakat. Bukan dalam rangka mempermalukan para capres-cawapres, tapi menyampaikan kebenaran bahwa capres A atau cawapres B memang memiliki kekurangan dalam hal kesehatan. Bukankah saat Pemilu 2004 pun, KPU tak meloloskan pasangan Abdurahman Wahid-Marwah Daud karena alasan kesehatan?

Ini tak jauh beda dengan pengumuman harta kekayaan capres dan cawapres. Kalau Boediono saja mau melaporkan harta kekayaan sebesar Rp 18 miliar, termasuk asal muasal harta itu, tentu soal kesehatan pun harus pula diungkapkan.

Masyarakat tentu menginginkan memiliki pemimpin yang sehat jiwa raga, sehat lahir batin. Dan itu dimulai dari proses penyeleksian melalui tahapan pemeriksaan kesehatan ini. Amanah menjadi seorang pemimpin itu berat dan tanggung jawabnya melintasi dunia dan akhirat. Karena itu, sehat secara fisik dan psikis pun sangat diperlukan untuk memikul beban sejarah bangsa ini.

Masih ada waktu 51 hari ke depan untuk menentukan pilihan. Saatnya menelisik lebih dalam lagi bagaimana rekam jejak dan kemampuan para calon pemimpin bangsa ini. Di tangan kita, bangsa ini akan mempunyai pemimpin yang menyejahterakan rakyat atau menyebabkan keterpurukan.(*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Selasa 19 Juli 2009.