ENTIN, warga Cipaku, Paseh, Kabupaten Bandung, tak menduga badannya akan sulit digerakkan setelah meminum obat Filariasis. Selain itu, ia pun menderita pusing, mual, dan muntah-muntah.
Namun Entin masih beruntung. Efek dari obat itu tak berkepanjangan. Berbeda dengan beberapa warga lainnya yang diketahui meninggal seusai mengonsumsi obat keras ini. Memang obat itu bukan penyebab langsung kematian. Rata-rata warga yang meninggal memiliki riwayat penyakit lain, seperti asma, diabetes, darah tinggi, dan jantung.
Kaki Gajah, nama penyakit ini mendadak menjadi terkenal setelah ratusan warga Kabupaten Bandung mengikuti pengobatan massal menderta mual, pusing, dan kejang-kejang. Pengobatan massal yang dicanangkan Departemen Kesehatan ini digelar Kabupaten Bandung termasuk daerah endemik penyakit Kaki Gajah.
Nama sebenarnya penyakit ini adalah Filariasis Limfatik, penyakit menular yang disebabkan oleh tiga jenis cacing parasit, Wuchereria Bancrofti, Brugia Malayi, dan Brugia Timori. Semuanya itu ditularkan lewat nyamuk.
Gejala paling nyata dari penyakit ini adalah elephantiasis, yaitu penebalan kulit dan jaringan di bawahnya, sehingga bagian tubuh, terutama kaki, bengkak membesar seperti kaki gajah. Dari sinilah muncul nama Kaki Gajah.
Di Indonesia, terdapat 11.699 orang penderita kaki gajah. Tersebar di 386 kota/kabupaten. Dan 125 juta pendudukan Indonesia tinggal di wilayah endemis dan berisiko tertular penyakit Kaki Gajah ini. Di Jabar sendiri, ada 980 orang yang positif terserang penyakit ini. Di Kabupaten Bandung, 31 orang yang positif kena Kaki Gajah ini. Lalu 15 kecamatan menjadi daerah endemis.
Depkes memberikan obat Dietyl Carbamazine Citrate (DEC) dan Abendazol sebagai pencegah penyakit Kaki Gajah ini. Untuk mencegah reaksi pengobatan diberikan Paracetamol.
Obat ini memang tergolong obat keras. Ada efek samping yang diderita peminum obat, di antaranya mual, pusing, kejang-kejang, dan demam. Tak heran, bagi penderita sejumlah penyakit dalam, seperti jantung, asma, darah tinggi, diabetes, obat ini betul-betul terlarang untuk diminum. Karena sangat mungkin berpengaruh terhadap penyakit bawaan, dan bisa menimbulkan kematian.
Inilah yang sesungguhnya harus menjadi titik poin dari sosialisasi yang dilakukan dinas kesehatan setempat. Kalau sosialisasi berjalan optimal, seluruh lapisan masyarakat mengetahui kegunaan, efek samping, bagaimana obat ini bekerja, serta larangan bagi penderita penyakit tertentu, tentu tidak akan terjadi kehebohan seperti sekarang ini.
Yang terjadi di lapangan, masyarakat banyak yang tidak mengetahui efek samping obat DEC ini. Sosialisasi hanya dilakukan seperlunya. Tidak massal, seperti nama kegiatannya.
Beberapa tahun lalu, hasil penelitian pakar dari Departemen Parasitologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang dibiayai Uni Eropa menunjukkan obat Doxycycline menimbulkan efek yang paling ringan dibanding obat-obat jenis lain, seperti obat DEC.
Namun karena Depkes lebih memilih anjuran WHO untuk melakukan pengobatan secara massal, obat yang dipakai adalah DEC. Karena lebih mudah, satu butir satu tahun selama lima tahun pengobatan.
Bagaimanapun, kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi aparat di bidang kesehatan. Sosialiasi merupakan bagian vital dari terbangunnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.(*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Jumat 13 November 2009.
Read More......
Friday, November 13, 2009
Wednesday, November 04, 2009
Gerakan Facebooker
DUA tiga tahun lalu, bahkan setahun lalu di Indonesia, tak pernah ada penggalangan opini yang dilakukan di dunia maya. Aksi dukungan terhadap suatu kasus lebih dihabiskan di jalanan lewat unjuk rasa dan penandatanganan petisi. Atau paling seram, cap jempol darah.
Tapi tengok apa yang terjadi hari-hari ini. Penggalangan kekuatan massa tak hanya di jalanan, tapi juga di dunia maya. Cukup menggerakkan jari jemari, klik joint di sudut atas, maka jadilah kita pendukung atas suatu kasus.
Begitulah Facebook, Twitter, atau situs pertemanan lainnya telah menjadi sarana menggalang kekuatan. Opini pun dibentuk sehingga terus menggelinding menjadi bola salju kekuatan kelompok penekan.
Efektivitasnya pun setara dengan aksi jalanan di dunia nyata. Malah lebih efisien karena tak perlu bersusah-payah datang ke gedung wakil rakyat dan berdemo di bawah terik matahari.
Dan fenomena kasus penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KKPK) nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, begitu luar biasa. Tak sedahsyat saat mereka mulai diperiksa Mabes Polri dan kemudian menjadi tersangka.
Dunia maya langsung menggeliat begitu terjadi penahanan atas Bibit-Chandra. Usman Yasin, Facebooker dari Bengkulu, membuat grup "Gerakan 1.000.000 Facebooker Mendukung Chandra Hamzah-Bibit Samad". Hingga kemarin sore, jumlah pendukung atau mereka yang bergabung dalam grup sudah menembus angka setengah juta lebih.
Ditambah lagi sikap para tokoh nasional yang siap pasang badan dan menjadi jaminan penangguhan penahanan Bibit-Chandra, ini yang membuat Presiden SBY tak menganggap remeh dukungan masyarakat terhadap kasus ini.
Memang sulit membayangkan gerakan ini menjadi people power, gerakan rakyat untuk melengserkan penguasa. Namun denyut gerakan mendukung KPK yang berarti mendukung gerakan antikorupsi ini begitu kuat.
SBY pun harus merasa khawatir. Lewat Menko Polhukam, SBY meminta reaksi masyarakat tidak berlebihan dan bisa menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi yang saat ini sudah on the right track. Akhirnya, sesuai dengan rekomendasi para tokoh masyarakat, SBY membentuk sebuah tim independen verifikasi kasus Bibit-Chandra.
Sedikit banyak, para facebooker berperan sebagai kelompok penekan. Perlu dicermati juga, pengguna Facebook kebanyakan adalah kelas menengah, mereka yang bekerja di kantoran, mahasiswa, dan kaum intelektual. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia, kelas menengah inilah yang menjadi tulang punggung gerakan reformasi.
Para aktivis mahasiswa pun seperti memiliki isu baru untuk berunjuk rasa di jalanan. Maka gelombang demonstrasi mendukung KPK dan menuntut pembebasan Bibit-Chandra pun berlangsung di jalanan sejumlah kota di Indonesia.
Sebenarnya tak banyak yang diharapkan masyarakat dalam kasus ini. Aparat bersikap adil saja, itu sudah lebih dari cukup. Dalam Islam, mereka yang disuap dan menyuap sama-sama masuk neraka. Kalaulah Bibit- Chandra dituduh menerima uang suap dan kemudian ditahan, lha kenapa yang menyuap tidak ditahan pula? Berbuatlah adil, masyarakat pun akan percaya pada hukum dan pemerintah. (*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Rabu 4 November 2009.
Read More......
Tapi tengok apa yang terjadi hari-hari ini. Penggalangan kekuatan massa tak hanya di jalanan, tapi juga di dunia maya. Cukup menggerakkan jari jemari, klik joint di sudut atas, maka jadilah kita pendukung atas suatu kasus.
Begitulah Facebook, Twitter, atau situs pertemanan lainnya telah menjadi sarana menggalang kekuatan. Opini pun dibentuk sehingga terus menggelinding menjadi bola salju kekuatan kelompok penekan.
Efektivitasnya pun setara dengan aksi jalanan di dunia nyata. Malah lebih efisien karena tak perlu bersusah-payah datang ke gedung wakil rakyat dan berdemo di bawah terik matahari.
Dan fenomena kasus penahanan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KKPK) nonaktif, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah, begitu luar biasa. Tak sedahsyat saat mereka mulai diperiksa Mabes Polri dan kemudian menjadi tersangka.
Dunia maya langsung menggeliat begitu terjadi penahanan atas Bibit-Chandra. Usman Yasin, Facebooker dari Bengkulu, membuat grup "Gerakan 1.000.000 Facebooker Mendukung Chandra Hamzah-Bibit Samad". Hingga kemarin sore, jumlah pendukung atau mereka yang bergabung dalam grup sudah menembus angka setengah juta lebih.
Ditambah lagi sikap para tokoh nasional yang siap pasang badan dan menjadi jaminan penangguhan penahanan Bibit-Chandra, ini yang membuat Presiden SBY tak menganggap remeh dukungan masyarakat terhadap kasus ini.
Memang sulit membayangkan gerakan ini menjadi people power, gerakan rakyat untuk melengserkan penguasa. Namun denyut gerakan mendukung KPK yang berarti mendukung gerakan antikorupsi ini begitu kuat.
SBY pun harus merasa khawatir. Lewat Menko Polhukam, SBY meminta reaksi masyarakat tidak berlebihan dan bisa menjaga stabilitas sosial, politik, dan ekonomi yang saat ini sudah on the right track. Akhirnya, sesuai dengan rekomendasi para tokoh masyarakat, SBY membentuk sebuah tim independen verifikasi kasus Bibit-Chandra.
Sedikit banyak, para facebooker berperan sebagai kelompok penekan. Perlu dicermati juga, pengguna Facebook kebanyakan adalah kelas menengah, mereka yang bekerja di kantoran, mahasiswa, dan kaum intelektual. Di beberapa negara, termasuk di Indonesia, kelas menengah inilah yang menjadi tulang punggung gerakan reformasi.
Para aktivis mahasiswa pun seperti memiliki isu baru untuk berunjuk rasa di jalanan. Maka gelombang demonstrasi mendukung KPK dan menuntut pembebasan Bibit-Chandra pun berlangsung di jalanan sejumlah kota di Indonesia.
Sebenarnya tak banyak yang diharapkan masyarakat dalam kasus ini. Aparat bersikap adil saja, itu sudah lebih dari cukup. Dalam Islam, mereka yang disuap dan menyuap sama-sama masuk neraka. Kalaulah Bibit- Chandra dituduh menerima uang suap dan kemudian ditahan, lha kenapa yang menyuap tidak ditahan pula? Berbuatlah adil, masyarakat pun akan percaya pada hukum dan pemerintah. (*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Rabu 4 November 2009.
Read More......
Menanggung Amanah
PENGUMUMAN Kabinet Indonesia Bersatu jilid 2 adalah selebrasi. Pesta kemenangan para pemuja kekuasaan. Inilah puncak dari proses demokrasi yang tengah berlangsung saat ini: bagi- bagi kursi.
Tengok bagaimana persiapan mereka saat menunggu pengumuman. Ada yang menonton bersama keluarga, ada juga yang menonton bareng sambil dikelilingi para pendukung. Mungkin supaya merayakan secara bersama-sama pula.
Beragam ekspresi para menteri terpilih begitu namanya disebut oleh Presiden SBY. Kebanyakan, semringah. Penuh tawa dan senyum gembira. Ada juga yang membatin sambil mengucap innalillahi wainna ilaihi rajiun. Tapi tetap, wajahnya tersenyum penuh kemenangan.
Kegembiraan itu bisa berbalik menjadi kesedihan yang pilu manakala mereka yang berada di puncak kegembiraan itu sempat membaca salah satu sabda Nabi: Kelak di Hari Kiamat, jabatan- jabatan itu akan menjadi suatu penyesalan.
Setiap diri adalah pemimpin. Menanggung untuk diri sendiri saja beratnya bukan alang kepalang. Apalah kata jika yang dipimpinnya jutaan orang. Leher ini ibarat diganduli besi yang berat luar biasa sehingga mendongak pun tak bisa.
Jabatan adalah amanah. Inilah yang kini diemban para pemimpin terpilih kita. Di pundak mereka, ada tanggung jawab berat. Apalagi dengan seribu janji yang sudah kadung diucapkan, tentu sangat berat untuk mewujudkan janji itu.
Kesejahteraan dan keadilan, begitu bunyi janji itu. Kata yang sudah lama mengendap di dalam pikiran rakyat Indonesia. Kata yang begitu dekat di hati, namun kenyataannya jauh dari harapan. Setiap kali ganti pemerintahan, misi meningkatkan kesejahteraan selalu didengung-dengungkan. Tapi memang hanya dengungnya saja yang terdengar, bentuk kesejahteraan itu sendiri tak pernah datang.
Mudah-mudahan, mereka, para pemangku kursi kekuasaan itu, betul-betul kompeten, bukan karbitan. Kompeten untuk memajukan bidang kekuasaannya. Mudah-mudahan, mereka betul- betul menguasai apa yang harus digarapnya. Mudah-mudahan, mereka bisa memegang amanah itu. Karena jika disia-siakan, kita tinggal menunggu kiamat datang.
Dan yang paling penting, mereka betul-betul mau mempertanggungjawabkan apa yang diembannya dan siap melengserkan diri apabila terbukti mereka bukanlah ahli di bidangnya. Seperti kata Nabi yang sudah dihafal di luar kepala: Jika suatu urusan dipercayakan kepada orang yang tidak berhak, maka tunggulah kehancurannya.
Ingat, nasib rakyat ada di ujung telunjuk Anda, para pemimpin negeri ini. Karena itu bekerjalah. (*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Jumat 23 Oktober 2009
Read More......
Tengok bagaimana persiapan mereka saat menunggu pengumuman. Ada yang menonton bersama keluarga, ada juga yang menonton bareng sambil dikelilingi para pendukung. Mungkin supaya merayakan secara bersama-sama pula.
Beragam ekspresi para menteri terpilih begitu namanya disebut oleh Presiden SBY. Kebanyakan, semringah. Penuh tawa dan senyum gembira. Ada juga yang membatin sambil mengucap innalillahi wainna ilaihi rajiun. Tapi tetap, wajahnya tersenyum penuh kemenangan.
Kegembiraan itu bisa berbalik menjadi kesedihan yang pilu manakala mereka yang berada di puncak kegembiraan itu sempat membaca salah satu sabda Nabi: Kelak di Hari Kiamat, jabatan- jabatan itu akan menjadi suatu penyesalan.
Setiap diri adalah pemimpin. Menanggung untuk diri sendiri saja beratnya bukan alang kepalang. Apalah kata jika yang dipimpinnya jutaan orang. Leher ini ibarat diganduli besi yang berat luar biasa sehingga mendongak pun tak bisa.
Jabatan adalah amanah. Inilah yang kini diemban para pemimpin terpilih kita. Di pundak mereka, ada tanggung jawab berat. Apalagi dengan seribu janji yang sudah kadung diucapkan, tentu sangat berat untuk mewujudkan janji itu.
Kesejahteraan dan keadilan, begitu bunyi janji itu. Kata yang sudah lama mengendap di dalam pikiran rakyat Indonesia. Kata yang begitu dekat di hati, namun kenyataannya jauh dari harapan. Setiap kali ganti pemerintahan, misi meningkatkan kesejahteraan selalu didengung-dengungkan. Tapi memang hanya dengungnya saja yang terdengar, bentuk kesejahteraan itu sendiri tak pernah datang.
Mudah-mudahan, mereka, para pemangku kursi kekuasaan itu, betul-betul kompeten, bukan karbitan. Kompeten untuk memajukan bidang kekuasaannya. Mudah-mudahan, mereka betul- betul menguasai apa yang harus digarapnya. Mudah-mudahan, mereka bisa memegang amanah itu. Karena jika disia-siakan, kita tinggal menunggu kiamat datang.
Dan yang paling penting, mereka betul-betul mau mempertanggungjawabkan apa yang diembannya dan siap melengserkan diri apabila terbukti mereka bukanlah ahli di bidangnya. Seperti kata Nabi yang sudah dihafal di luar kepala: Jika suatu urusan dipercayakan kepada orang yang tidak berhak, maka tunggulah kehancurannya.
Ingat, nasib rakyat ada di ujung telunjuk Anda, para pemimpin negeri ini. Karena itu bekerjalah. (*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Jumat 23 Oktober 2009
Read More......
Monday, October 12, 2009
Menunggu Telepon SBY
HARI-hari ini, para petinggi partai politik pendukung koalisi besar dan juga beberapa praktisi profesional bakal panas dingin. Mereka dihinggapi penyakit H2C alias harap-harap cemas. Kabarnya, pada tanggal 16 dan 17 Oktober, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan memanggil para calon menteri untuk mengisi jajaran kabinet SBY jilid II.
SBY dan Budiono dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober mendatang. Setelah itu, langkah pertama yang akan dilakukan SBY adalah mengumumkan jajaran menteri yang nama-namanya sudah dikantonginya dan saat ini tengah digodok matang.
Sejumlah partai telah menyodorkan nama-nama kader yang bakal menempati pos menteri. PKS kabarnya sudah punya jatah empat pos menteri, termasuk di dalamnya Presiden PKS Tifatul Sembiring dan mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
PKB menyiapkan empat nama untuk disodorkan. Selain nama Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen Lukman Eddy, juga muncul nama Marwan Ja'far dan Helmy Faishal Zaini. Jangan ditanya lagi kader Partai Demokrat, tentu mereka yang paling banyak mendapat posisi menteri. PAN juga sudah menyiapkan Hatta Rajasa dan lainnya sebagai calon menteri yang disodorkan kepada SBY.
Kening SBY pasti berkerut memikirkan siapa yang pantas masuk dalam jajaran kabinet jilid II ini. Politik akomodasi yang diterapkan SBY mau tak mau akan menyulitkan untuk memilih orang yang berkompeten. Apalagi selain koalisi dan akomodasi, SBY pun memakai pertimbangan rekonsiliasi untuk menyusun kabinetnya.
Jika rekonsiliasi diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kembali hubungan, tentu ini berkaitan dengan PDIP dan Partai Golkar yang menjadi seteru SBY saat pilpres lalu. Dengan politik rekonsiliasinya, SBY pun pasti akan mengambil menteri dari dua partai besar itu untuk mewujudkan stabilitas kabinetnya sekaligus stabilitas di parlemen.
Karena itu, rasanya sulit berharap kabinet SBY jilid II ini bakal diisi profesional. Terlalu riskan bagi SBY jika harus menyingkirkan orang partai dengan koalisi besarnya.
Dalam situasi seperti ini, mereka yang berharap pada jabatan dan kursi kekuasaan akan sangat rindu pada dering telepon yang datang dari Cikeas. Telepon dari SBY yang biasanya meminta kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi menteri atau setidaknya meminta mereka datang lebih dulu ke Cikeas. Mungkin untuk diaudisi SBY terlebih dahulu, melihat kesanggupan dan komitmen calon menteri itu.
Satu yang harus diingatkan kepada para calon menteri ini, bahwa tidak ada yang nikmat dengan kekuasaan selama mereka tidak amanah dan berlaku zalim pada rakyat. Jika ingin membawa negeri ini pada kesejahteraan, berlakulah amanah. (*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Selasa 13 Oktober 2009.
Read More......
SBY dan Budiono dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada 20 Oktober mendatang. Setelah itu, langkah pertama yang akan dilakukan SBY adalah mengumumkan jajaran menteri yang nama-namanya sudah dikantonginya dan saat ini tengah digodok matang.
Sejumlah partai telah menyodorkan nama-nama kader yang bakal menempati pos menteri. PKS kabarnya sudah punya jatah empat pos menteri, termasuk di dalamnya Presiden PKS Tifatul Sembiring dan mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
PKB menyiapkan empat nama untuk disodorkan. Selain nama Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Sekjen Lukman Eddy, juga muncul nama Marwan Ja'far dan Helmy Faishal Zaini. Jangan ditanya lagi kader Partai Demokrat, tentu mereka yang paling banyak mendapat posisi menteri. PAN juga sudah menyiapkan Hatta Rajasa dan lainnya sebagai calon menteri yang disodorkan kepada SBY.
Kening SBY pasti berkerut memikirkan siapa yang pantas masuk dalam jajaran kabinet jilid II ini. Politik akomodasi yang diterapkan SBY mau tak mau akan menyulitkan untuk memilih orang yang berkompeten. Apalagi selain koalisi dan akomodasi, SBY pun memakai pertimbangan rekonsiliasi untuk menyusun kabinetnya.
Jika rekonsiliasi diartikan sebagai upaya untuk memperbaiki kembali hubungan, tentu ini berkaitan dengan PDIP dan Partai Golkar yang menjadi seteru SBY saat pilpres lalu. Dengan politik rekonsiliasinya, SBY pun pasti akan mengambil menteri dari dua partai besar itu untuk mewujudkan stabilitas kabinetnya sekaligus stabilitas di parlemen.
Karena itu, rasanya sulit berharap kabinet SBY jilid II ini bakal diisi profesional. Terlalu riskan bagi SBY jika harus menyingkirkan orang partai dengan koalisi besarnya.
Dalam situasi seperti ini, mereka yang berharap pada jabatan dan kursi kekuasaan akan sangat rindu pada dering telepon yang datang dari Cikeas. Telepon dari SBY yang biasanya meminta kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi menteri atau setidaknya meminta mereka datang lebih dulu ke Cikeas. Mungkin untuk diaudisi SBY terlebih dahulu, melihat kesanggupan dan komitmen calon menteri itu.
Satu yang harus diingatkan kepada para calon menteri ini, bahwa tidak ada yang nikmat dengan kekuasaan selama mereka tidak amanah dan berlaku zalim pada rakyat. Jika ingin membawa negeri ini pada kesejahteraan, berlakulah amanah. (*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Selasa 13 Oktober 2009.
Read More......
Friday, October 02, 2009
Gampo
NEGERI ini ibarat tumbuh di atas agar-agar. Sebentar oleng ke kiri, sebentar ke kanan. Mudah diguncangkan. Bumi yang kita pijak ini memang terus bergerak. Lempengan demi lempengan bumi mendesak tak henti melontarkan energi yang tak terkira dahsyatnya.
Belum hilang dalam ingatan kita, kurang dari sebulan lalu, gempa mengentak bumi Pasundan. Masih terngiang di telinga kita, jerit tangis anak yang kehilangan ibu-bapaknya, ibu yang kehilangan bayinya, suami yang kehilangan istrinya dan, sebaliknya, istri yang kehilangan suami berikut anak-anak tercintanya.
Masih terekam jelas pula dalam benak kita, gempa menyebabkan bukit longsor, meluluhlantakkan permukiman warga di Cikangkareng, Cianjur, dan mengubur mereka yang tidak sempat lari.
Dan kini, bencana lebih dahsyat mendera Pariaman dan Padang di Sumatera Barat. Gampo, begitu orang Minang menyebutnya, nyaris meratakan dengan tanah kota asal para saudagar itu. Guncangan bumi itu menerbitkan rasa takut luar biasa, seperti kiamat hendak menjelang.
Orang yang berdagang meninggalkan jualannya, ibu-ibu lupa dengan anaknya yang biasa menggelendot, pekerja kantoran tak peduli lagi dengan segunung pekerjaannya. Mereka berlari kebingungan, tak tentu arah, hanya untuk menyelamatkan diri.
Persis seperti digambarkan Allah Swt dalam Alquran bahwa ketika sangkakala ditiup semua manusia berada dalam kebingungan. Dan ketika bumi diguncangkan, gunung-gunung terbang seperti anai-anai, manusia sudah tidak ingat lagi dengan urusannya.
Sesungguhnya penghuni negeri ini harus bersyukur menjadi orang Indonesia. Karena menjadi orang Indonesia berarti menjadi orang yang sabar, tawakal, dan beruntung. Berkali-kali dihantam musibah dan bencana, kita tetap tegar.
Gempa mereda, gunung meletus. Menyusul banjir bandang, lalu longsor. Tak hanya itu, pesawat jatuh dan kapal tenggelam pun susul-menyusul menjejali daftar musibah di negeri ini.
Semuanya itu menguji kesabaran dan keimanan kita. Kita yang lolos dari berbagai bencana sebenarnya sedang diuji, apakah kita peduli kepada saudara kita yang menjadi korban.
Bahwa musibah yang terjadi hanyalah sebuah tamparan kecil dari Tuhan agar kita kembali ke jalan yang benar. Tak heran, sering kali musibah menjadi sarana efektif untuk kian mendekatkan diri pada Allah Swt.
Karena kesabaran kita pula, maka kita termasuk orang yang beruntung. Mereka yang bersabar saat ditimpa musibah dan bencana itulah yang akan mendapat berkah yang sempurna, rahmat dan petunjuk dari Tuhan.
Dan kita pun beruntung karena bencana yang datang silih berganti itu sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa kematian begitu dekat, tak mengenal tempat dan waktu, tak kenal kaya dan miskin, penguasa jelata. Karena maut tak kenal ampun, kitalah yang harus bersiap menyongsongnya, agar hidup berakhir dengan indah, khusnul khotimah. Dari rentetan musibah ini, semoga kita mendapat hikmah dan rahmat Allah Swt. (*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Jumat 2 Oktober 2009.
Read More......
Thursday, September 24, 2009
Arus Kebangkitan
IDULFITRI telah menggerakkan jutaan orang untuk kembali menuju tempat asal mereka. Tak mengenal jarak dan waktu, semua orang yang merasakan panggilan kampung halaman akan berjuang agar bisa menginjakkan kaki di tanah kelahiran saat hari raya.
Gerak pulang, yang biasa disebut mudik ini sama dengan gerak migrasi ikan Salmon. Dari lautan Pasifik yang begitu luas, ikan yang kaya akan protein ini kembali menyusuri ombak, menentang arus, menuju ke hulu, menuju ke tempat kelahiran mereka di hulu Sungai Amazon, benua Amerika. Atau dari laut Atlantik Utara, ikan pengembara dunia itu menuju ke hulu sungai tempat kelahiran. Dan tak satupun yang salah tempat.
Seusai bertelur di hulu, mereka akan akan kembali mengarungi lautan luas, kembali menantang ombak, hingga akhirnya mati.
Kekuatan silaturahmi dan keterkaitan dengan tanah air, itulah yang menjadi pendorong utama terjadinya gerak ini. Para pemudik pun memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mencapai tempat asal mereka. Bersama dengan gerak pemudik ini, mengalir pula kekuatan ekonomi dari kota ke desa, dari kota besar ke kota kecil, dari hilir ke hulu. Berapa banyak uang yang dibawa para pemudik ini? Konon nilainya sampai puluhan triliun rupiah lebih. Dan uang itulah yang menggeliatkan ekonomi di pedesaan.
Di hulu semua berawal. Dari hulu pula semua kekuatan itu bermula. Bayangkan, semua aktivitas manusia ini berasal dari ketiadaan, dari nol besar. Ketika mereka bertekad mengubah kehidupan dengan mendatangi kota besar atau hilir, itulah yang menjadi awal perubahan. Semangat yang dibawa dari hulu adalah semangat perubahan, penuh mimpi-mimpi, yang menjadi bekal kaum urban menyabung hidup di perantauan.
Idulfitri ini pula yang seharusnya menjadi momen kebangkitan para korban gempa bumi Tasikmalaya dan juga korban musibah bencana alam lainnya. Dari balik puing dan reruntuhan rumah, mereka harus merencanakan dan menata kembali masa depannya.
Bantuan yang disampaikan pemerintah ataupun dermawan lainnya tidak akan berdaya apabila tanpa dibarengi semangat perubahan ini. Semua bantuan itu tak ada artinya jika mereka berdiam diri. Dengan bantuan yang ada, para korban gempa ini harus kreatif untuk mengembangkan diri, tak hanya sekadar memenuhi kebutuhan sehar-hari, tapi kebutuhan masa depan. Puing rumah itu jangan menjadi beban yang menghalangi langkah untuk maju.
Hari-hari ini, gerak arus balik para pemudik akan bergelombang menuju kota-kota
besar, seperti halnya Salmon yang kembali mengikuti arus besar menuju lautan luas. Arus balik yang membawa serta impian dan kekuatan dari hulu lainnya.
Berbekal semangat silaturahmi, semangat Idulfitri ini, mari kita bangkit kembali dari keterpurukan, ketidakberdayaan, kemiskinan, kebodohan, dan kekikiran. Dengan semangat bumi kelahiran yang kini sudah meresap ke seluruh raga, kita, kaum urban akan bertarung lebih keras lagi untuk kehidupan yang lebih baik.(*)
Read More......
Friday, September 11, 2009
Mengebiri Kreativitas
SEBUAH karangan bunga ditaruh di depan pelataran ruang sidang paripurna DPR RI, Senayan Jakarta. Karangan bunga itu sebagai tanda dukacita untuk perfilman Indonesia. Yang memasang karangan bunga itu bukan orang sembarangan. Mereka, para moviemaker, pembuat dan penggiat film jempolan di negeri ini. Sebut saja nama Riri Reza, Mira Lesmana, Nia di Nata, Slamet Rahardjo, dan lain-lain.
Kumpulan sineas ini menolak pengesahan Undang-Undang Perfilman. Bagi mereka, pasal-pasal di dalam UU ini mematikan perfilman Indonesia. Mereka seperti ditelikung dan dikontrol oleh pemerintah.
Contoh pasal yang membelenggu itu adalah Pasal 18. Pasal itu mengatur soal pembuatan film yang harus mengajukan pendaftaran kepada menteri disertai judul, isi cerita, dan rencana pembuatan film. Berikutnya, pasal yang paling ditolak sejumlah penggiat film adalah Pasal 49. Pasal ini berisi ketentuan insan perfilman berkewajiban memenuhi standar kompetensi dan memiliki sertifikat profesi dalam bidang perfilman. Lebih jauh, Pasal 68 mengatur lagi, standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
Coba kita bayangkan jika seorang Riri Reza hendak memfilmkan novel keempat Andrea Hirata, Maryamah Karpov, misalnya. Sebelum memulai kegiatan filmnya, Riri harus memiliki sertifikasi kompetensi. Ia, paling tidak, akan diuji oleh tim yang terdiri atas pakar untuk menentukan kompeten tidaknya seorang Riri menjadi sutradara film.
Lolos dari uji kompetensi yang mungkin meniru sertifikasi guru itu, Riri harus menyiapkan proposal pembuatan film sekaligus meminta izin kepada menteri.
Sungguh panjang jalan yang harus ditempuh untuk membuat sebuah film. Mungkin bagi seorang Riri Reza, sebutlah birokrasi itu bisa ditempuh dengan mudah, tapi bagaimana dengan yang lain?
Lalu, jika kita tafsirkan lebih jauh bahwa film yang dimaksud dalam Undang-Undang Perfilman ini juga termasuk yang dinamakan film independen atau indie, film dokumenter, film pendek, film kartun, dan film-film lain di luar arus utama film layar lebar dan layar televisi, jelas undang- undang ini mengebiri kreativitas insan perfilman.
Bagaimana mungkin anak-anak SMA yang tengah bersemangat menjadi moviemaker harus berurusan panjang dengan birokrasi hanya untuk membuat film pendek tentang si Badu yang suka bolos sekolah? Atau apakah mahasiswa tingkat akhir jurusan sinematografi harus dibuat ribet dan kalang-kabut dengan surat izin dan birokrasi tetek-bengek lainnya kepada menteri hanya untuk membuat film tentang kehidupan kaum pemulung di TPA Bantargebang?
Benar belaka bahwa perfilman kita memerlukan aturan jelas. Soal pornografi, SARA, kekerasan, adalah hal yang sudah menjadi aturan tak tertulis bagi siapa pun. Bukankah ketika sinetron di televisi lebih banyak adegan tampar-menampar, caci-maki, dan tindak kekerasan lainnya, kita langsung bereaksi?
Kalaupun ada aturan, maka yang hadir adalah aturan yang tidak membelenggu dan mengebiri kreativitas, bahkan mendukung penuh kreativitas sineas-sineas film Indonesia untuk menghasilkan film yang bermutu. Film yang bermutu itu bukan film yang dikebut dalam semalam. Tentu pula bukan film dengan lakon setan pocong, wewe gombel, kuntilanak, yang menghuni jembatan, pohon, kereta api, dan rumah sakit.
Kita ingin negeri ini kaya dengan film yang memberikan pencerahan kepada rakyatnya, film yang melambungkan asa tentang negeri ini, film yang menginspirasi untuk bisa berbuat lebih baik. Film yang bisa meyakinkan bahwa negeri ini masih memiliki harkat martabat di mata dunia. (*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Kamis 10 September 2009.
Read More......
Kumpulan sineas ini menolak pengesahan Undang-Undang Perfilman. Bagi mereka, pasal-pasal di dalam UU ini mematikan perfilman Indonesia. Mereka seperti ditelikung dan dikontrol oleh pemerintah.
Contoh pasal yang membelenggu itu adalah Pasal 18. Pasal itu mengatur soal pembuatan film yang harus mengajukan pendaftaran kepada menteri disertai judul, isi cerita, dan rencana pembuatan film. Berikutnya, pasal yang paling ditolak sejumlah penggiat film adalah Pasal 49. Pasal ini berisi ketentuan insan perfilman berkewajiban memenuhi standar kompetensi dan memiliki sertifikat profesi dalam bidang perfilman. Lebih jauh, Pasal 68 mengatur lagi, standar kompetensi dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
Coba kita bayangkan jika seorang Riri Reza hendak memfilmkan novel keempat Andrea Hirata, Maryamah Karpov, misalnya. Sebelum memulai kegiatan filmnya, Riri harus memiliki sertifikasi kompetensi. Ia, paling tidak, akan diuji oleh tim yang terdiri atas pakar untuk menentukan kompeten tidaknya seorang Riri menjadi sutradara film.
Lolos dari uji kompetensi yang mungkin meniru sertifikasi guru itu, Riri harus menyiapkan proposal pembuatan film sekaligus meminta izin kepada menteri.
Sungguh panjang jalan yang harus ditempuh untuk membuat sebuah film. Mungkin bagi seorang Riri Reza, sebutlah birokrasi itu bisa ditempuh dengan mudah, tapi bagaimana dengan yang lain?
Lalu, jika kita tafsirkan lebih jauh bahwa film yang dimaksud dalam Undang-Undang Perfilman ini juga termasuk yang dinamakan film independen atau indie, film dokumenter, film pendek, film kartun, dan film-film lain di luar arus utama film layar lebar dan layar televisi, jelas undang- undang ini mengebiri kreativitas insan perfilman.
Bagaimana mungkin anak-anak SMA yang tengah bersemangat menjadi moviemaker harus berurusan panjang dengan birokrasi hanya untuk membuat film pendek tentang si Badu yang suka bolos sekolah? Atau apakah mahasiswa tingkat akhir jurusan sinematografi harus dibuat ribet dan kalang-kabut dengan surat izin dan birokrasi tetek-bengek lainnya kepada menteri hanya untuk membuat film tentang kehidupan kaum pemulung di TPA Bantargebang?
Benar belaka bahwa perfilman kita memerlukan aturan jelas. Soal pornografi, SARA, kekerasan, adalah hal yang sudah menjadi aturan tak tertulis bagi siapa pun. Bukankah ketika sinetron di televisi lebih banyak adegan tampar-menampar, caci-maki, dan tindak kekerasan lainnya, kita langsung bereaksi?
Kalaupun ada aturan, maka yang hadir adalah aturan yang tidak membelenggu dan mengebiri kreativitas, bahkan mendukung penuh kreativitas sineas-sineas film Indonesia untuk menghasilkan film yang bermutu. Film yang bermutu itu bukan film yang dikebut dalam semalam. Tentu pula bukan film dengan lakon setan pocong, wewe gombel, kuntilanak, yang menghuni jembatan, pohon, kereta api, dan rumah sakit.
Kita ingin negeri ini kaya dengan film yang memberikan pencerahan kepada rakyatnya, film yang melambungkan asa tentang negeri ini, film yang menginspirasi untuk bisa berbuat lebih baik. Film yang bisa meyakinkan bahwa negeri ini masih memiliki harkat martabat di mata dunia. (*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Kamis 10 September 2009.
Read More......
Monday, September 07, 2009
Resensi Buku: Akar Panjang Industri Musik
Judul: Industri Musik Indonesia, Suatu Sejarah
Penulis: Muhammad Mulyadi
Cetakan: I, Agustus 2009
Penerbit: Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial
Tebal: 223 halaman
Harga: Rp 48.000
SAYA bersyukur bisa meresensi buku ini. Mengapa? Terus terang, saya sedang dilanda kemalasan yang luar biasa. Kemalasan ini dipicu akibat kelelahan kerja. Karena lelah, saya tidak ingin mengerjakan hal lain, kecuali tidur, istirahat, untuk kemudian bekerja lagi.
Produktivitas menulis saya turun drastis sejak enam bulan lalu. Itu bisa dilihat dari arsip tulisan di blog ini. Duh, ritme kerja yang berubah 100 % membuat saya ribet, karena juga harus mengubah ritme hidup. Saya jadi KALONG. Bekerja di malam hari, tidur di siang hari.
Ditengah kesenyapan aktivitas menulis, hanya tulisan Sorot yang menjadi penyambung nyawa blog ini. Itu pun karena memang sudah terjadwal untuk menulis, sehingga mau tidak mau harus ada tulisan, apapun. Dengan adanya resensi ini, setidaknya semangat saya untuk menulis mulai menggeliat lagi. Ayo Menulis Lagi!!
DOEL Sumbang, penyanyi dan pencipta lagu, ternyata pernah mendapatkan bonus sebuah Mercedes Baby 300E dari hasil penjualan album Aku Cinta Kamu yang terjual 700 ribu kaset. Atau tahukah Anda, grup rock God Bless pernah hanya dibayar Rp 50.000 untuk manggung di dalam kota Jakarta? Atau bahkan Euis Darliah, penyanyi Apanya Dong, dibayar dengan cek kosong saat manggung di Ujungpandang?
Hal-hal kecil tapi menarik itu bakal Anda temukan pada buku yang ditulis Muhammad Mulyadi ini. Booming industri musik di Indonesia saat ini ternyata memiliki akar yang panjang sejak tahun 1950-an.
Ada beberapa aspek yang mendukung perkembangan industri musik di tanah air. Media adalah salah satunya. Sejumlah penyanyi era 70-an dan 80-an banyak dibesarkan oleh RRI, TVRI, atau bahkan majalah Aktuil. Sebut saja nama Hetty Koes Endang dan Andy Meriem Matalatta.
Aspek lainnya adalah teknologi yang terkait dengan panggung dan peralatan band serta fasilitas rekaman. Kondisi saat itu sungguh jauh berbeda dengan sekarang. Studio musik bisa dihitung dengan jari. Grup band pun tak semuanya punya peralatan. Mereka harus antre dan meminjam alat band hanya untuk latihan musik.
Buku ini merupakan tesis Mulyadi di program pascasarjana Universitas Indonesia. Tak heran, hampir di setiap halaman buku ini terdapat catatan kaki.
Bagi sebagian pembaca, kadang-kadang keberadaan catatan kaki ini mengganggu. Apalagi jika catatan kaki menyita hampir setengah halaman buku, seperti di halaman 4, 104, dan 131. Tapi bagi sebagian pembaca lainnya, catatan kaki membantu memperjelas sumber yang dikutip. Bagi Mulyadi, tentu catatan kaki ini sebagai pertanggungjawaban secara ilmiah dalam mengutip sumber.
Buku ini pun relatif bersih dari kesalahan penulisan atau pengetikan. Hanya ada beberapa saja, seperti penulisan kata penunjukan yang ditulis "penunjukkan" (halaman 96). Kemudian penggunaan kata tidak baku "pagelaran" yang seharusnya "pergelaran" sebagai kata ganti dari pementasan dan pertunjukan (halaman 89).
Sayang, Andrea Hirata, penulis buku laris Laskar Pelangi, sebagai penggemar berat Rhoma Irama, tampaknya harus gigit jari bila membaca buku ini. Buku ini tak menyentil sedikit pun soal industri musik dangdut dan melayu. Padahal di era 70-an, Bang Haji Rhoma dengan Soneta Grupnya begitu fenomenal mengguncang industri musik Indonesia.
Mulyadi beralasan, untuk menuliskan musik dangdut diperlukan studi khusus. Karena dangdut tidak berakar dari musik Barat, mempunyai keunikan tersendiri, dan cakupannya luas sehingga hanya industri musik rock, pop, dan jazz, yang menjadi fokus penulisan buku ini.
Meski begitu, buku ini tetap layak dibaca dan bakal menambah wawasan para penyuka musik di tanah air. Setidaknya buku ini menawarkan pendekatan sejarah sehingga begitu gamblang menggambarkan aspek-aspek yang terlibat dalam sebuah industri musik. (mac)
Dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Minggu 6 September 2009.
Read More......
Penulis: Muhammad Mulyadi
Cetakan: I, Agustus 2009
Penerbit: Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial
Tebal: 223 halaman
Harga: Rp 48.000
SAYA bersyukur bisa meresensi buku ini. Mengapa? Terus terang, saya sedang dilanda kemalasan yang luar biasa. Kemalasan ini dipicu akibat kelelahan kerja. Karena lelah, saya tidak ingin mengerjakan hal lain, kecuali tidur, istirahat, untuk kemudian bekerja lagi.
Produktivitas menulis saya turun drastis sejak enam bulan lalu. Itu bisa dilihat dari arsip tulisan di blog ini. Duh, ritme kerja yang berubah 100 % membuat saya ribet, karena juga harus mengubah ritme hidup. Saya jadi KALONG. Bekerja di malam hari, tidur di siang hari.
Ditengah kesenyapan aktivitas menulis, hanya tulisan Sorot yang menjadi penyambung nyawa blog ini. Itu pun karena memang sudah terjadwal untuk menulis, sehingga mau tidak mau harus ada tulisan, apapun. Dengan adanya resensi ini, setidaknya semangat saya untuk menulis mulai menggeliat lagi. Ayo Menulis Lagi!!
DOEL Sumbang, penyanyi dan pencipta lagu, ternyata pernah mendapatkan bonus sebuah Mercedes Baby 300E dari hasil penjualan album Aku Cinta Kamu yang terjual 700 ribu kaset. Atau tahukah Anda, grup rock God Bless pernah hanya dibayar Rp 50.000 untuk manggung di dalam kota Jakarta? Atau bahkan Euis Darliah, penyanyi Apanya Dong, dibayar dengan cek kosong saat manggung di Ujungpandang?
Hal-hal kecil tapi menarik itu bakal Anda temukan pada buku yang ditulis Muhammad Mulyadi ini. Booming industri musik di Indonesia saat ini ternyata memiliki akar yang panjang sejak tahun 1950-an.
Ada beberapa aspek yang mendukung perkembangan industri musik di tanah air. Media adalah salah satunya. Sejumlah penyanyi era 70-an dan 80-an banyak dibesarkan oleh RRI, TVRI, atau bahkan majalah Aktuil. Sebut saja nama Hetty Koes Endang dan Andy Meriem Matalatta.
Aspek lainnya adalah teknologi yang terkait dengan panggung dan peralatan band serta fasilitas rekaman. Kondisi saat itu sungguh jauh berbeda dengan sekarang. Studio musik bisa dihitung dengan jari. Grup band pun tak semuanya punya peralatan. Mereka harus antre dan meminjam alat band hanya untuk latihan musik.
Buku ini merupakan tesis Mulyadi di program pascasarjana Universitas Indonesia. Tak heran, hampir di setiap halaman buku ini terdapat catatan kaki.
Bagi sebagian pembaca, kadang-kadang keberadaan catatan kaki ini mengganggu. Apalagi jika catatan kaki menyita hampir setengah halaman buku, seperti di halaman 4, 104, dan 131. Tapi bagi sebagian pembaca lainnya, catatan kaki membantu memperjelas sumber yang dikutip. Bagi Mulyadi, tentu catatan kaki ini sebagai pertanggungjawaban secara ilmiah dalam mengutip sumber.
Buku ini pun relatif bersih dari kesalahan penulisan atau pengetikan. Hanya ada beberapa saja, seperti penulisan kata penunjukan yang ditulis "penunjukkan" (halaman 96). Kemudian penggunaan kata tidak baku "pagelaran" yang seharusnya "pergelaran" sebagai kata ganti dari pementasan dan pertunjukan (halaman 89).
Sayang, Andrea Hirata, penulis buku laris Laskar Pelangi, sebagai penggemar berat Rhoma Irama, tampaknya harus gigit jari bila membaca buku ini. Buku ini tak menyentil sedikit pun soal industri musik dangdut dan melayu. Padahal di era 70-an, Bang Haji Rhoma dengan Soneta Grupnya begitu fenomenal mengguncang industri musik Indonesia.
Mulyadi beralasan, untuk menuliskan musik dangdut diperlukan studi khusus. Karena dangdut tidak berakar dari musik Barat, mempunyai keunikan tersendiri, dan cakupannya luas sehingga hanya industri musik rock, pop, dan jazz, yang menjadi fokus penulisan buku ini.
Meski begitu, buku ini tetap layak dibaca dan bakal menambah wawasan para penyuka musik di tanah air. Setidaknya buku ini menawarkan pendekatan sejarah sehingga begitu gamblang menggambarkan aspek-aspek yang terlibat dalam sebuah industri musik. (mac)
Dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Minggu 6 September 2009.
Read More......
Grey Market atau Black Market
DI dunia ini ada sekitar 683 juta senjata ringan yang dimiliki negara dan perorangan secara legal. Itu data resmi yang dikeluarkan Amnesti Internasional tahun lalu. Di luar itu, bertebaran senjata ilegal yang entah berapa banyak jumlahnya.
Di Afrika, sangat mudah mendapatkan senjata secara ilegal. Cukup dengan sekantung jagung kita bisa menukarnya dengan senjata kecil ini. Atau di negeri penuh konflik, Afghanistan. Sebuah AK-47 harganya 10 dolar atau sekitar Rp 100.000.
Indonesia memiliki PT Pindad, industri strategis penghasil senjata dan alat militer lainnya. Beragam jenis senjata sudah berhasil diproduksi Pindad. Sebut saja senapan serbu SS1 dengan bermacam variannya, lalu pistol serbu PS-01, pelontar granat dan tak ketinggalan mesin perang, panser.
Kebanyakan senjata buatan Pindad dipakai sebagai senjata organik TNI dan Polri. Namun tak sedikit negeri-negeri di seberang lautan yang kepincut dengan kehandalan senjata buatan Indonesia ini. Tahun lalu Pindad mengekspor SS1 ke Nigeria.
Kini urusan ekspor senjata itu menjadi masalah di negeri Gloria Macapagal Arroyo, Filipina. Petugas pabean dan kepolisian negeri itu menahan 100 pucuk SS1-V1 dan 10 pucuk pistol PS. Mereka menduga senjata-senjata itu ilegal dan hendak diselundupkan ke negeri yang tak mampu menyelesaikan konflik abadinya di Moro.
Pindad menyatakan ekspor senjata itu resmi, bukan ilegal. Pemerintah Mali yang memesan SS1 dan Filipina pesan pistol. Prosedur dan dokumen ekspor pun sudah lengkap, sehingga tak perlu ada yang dirisaukan dengan status senjata itu.
Namun bukan mustahil, senjata yang resmi ini menjadi ilegal. Kita harus mengingat definisi perdagangan senjata ilegal dikeluarkan Komisi Pelucutan Senjata PBB sebagai perdagangan yang melanggar hukum nasional ataupun hukum internasional (illegal). Definisi ini memunculkan kemungkinan dua jenis pasar senjata ilegal, yakni "Grey Market dan Black Market".
Grey Market merujuk pada situasi dimana perdagangan terjadi dengan sepengetahuan pemerintahan nasional, walaupun mengkin melanggar aturan internasional. Sementara Black Market adalah perdagangan yang terjadi yang sepenuhnya di luar kontrol pemerintahan nasional.
Apabila pemerintah Filipina menyatakan senjata-senjata itu memang tidak memiliki surat dokumen resmi, berarti bisa tergolong pada grey market alias pasar abu-abu. Keluar dari Indonesia secara resmi, tapi dibelokkan di tengah jalan hingga menjadi ilegal.
Terlebih, kabarnya kapal pengangkut senjata ini sempat mampir di pulau sekitar Bataan Fililpna an di sana terjadi pemindahan senjata api jenis SS1 yang hendak dikirim ke Mali ke kapal yang mengirim pistol ke Filipina.
Tentu ini harus diselidiki secara cermat oleh Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan. Jangan sampai senjata-senjata buatan negeri kita, jatuh ke tangan kelompok- kelompok separatis dan berbahaya. Kita, rakyat pemilik sah negeri ini, tak akan pernah rela jika senjata-senjata itu digunakan kaum teroris yang jelas-jelas menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan. (*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Selasa 1 September 2009.
Read More......
Di Afrika, sangat mudah mendapatkan senjata secara ilegal. Cukup dengan sekantung jagung kita bisa menukarnya dengan senjata kecil ini. Atau di negeri penuh konflik, Afghanistan. Sebuah AK-47 harganya 10 dolar atau sekitar Rp 100.000.
Indonesia memiliki PT Pindad, industri strategis penghasil senjata dan alat militer lainnya. Beragam jenis senjata sudah berhasil diproduksi Pindad. Sebut saja senapan serbu SS1 dengan bermacam variannya, lalu pistol serbu PS-01, pelontar granat dan tak ketinggalan mesin perang, panser.
Kebanyakan senjata buatan Pindad dipakai sebagai senjata organik TNI dan Polri. Namun tak sedikit negeri-negeri di seberang lautan yang kepincut dengan kehandalan senjata buatan Indonesia ini. Tahun lalu Pindad mengekspor SS1 ke Nigeria.
Kini urusan ekspor senjata itu menjadi masalah di negeri Gloria Macapagal Arroyo, Filipina. Petugas pabean dan kepolisian negeri itu menahan 100 pucuk SS1-V1 dan 10 pucuk pistol PS. Mereka menduga senjata-senjata itu ilegal dan hendak diselundupkan ke negeri yang tak mampu menyelesaikan konflik abadinya di Moro.
Pindad menyatakan ekspor senjata itu resmi, bukan ilegal. Pemerintah Mali yang memesan SS1 dan Filipina pesan pistol. Prosedur dan dokumen ekspor pun sudah lengkap, sehingga tak perlu ada yang dirisaukan dengan status senjata itu.
Namun bukan mustahil, senjata yang resmi ini menjadi ilegal. Kita harus mengingat definisi perdagangan senjata ilegal dikeluarkan Komisi Pelucutan Senjata PBB sebagai perdagangan yang melanggar hukum nasional ataupun hukum internasional (illegal). Definisi ini memunculkan kemungkinan dua jenis pasar senjata ilegal, yakni "Grey Market dan Black Market".
Grey Market merujuk pada situasi dimana perdagangan terjadi dengan sepengetahuan pemerintahan nasional, walaupun mengkin melanggar aturan internasional. Sementara Black Market adalah perdagangan yang terjadi yang sepenuhnya di luar kontrol pemerintahan nasional.
Apabila pemerintah Filipina menyatakan senjata-senjata itu memang tidak memiliki surat dokumen resmi, berarti bisa tergolong pada grey market alias pasar abu-abu. Keluar dari Indonesia secara resmi, tapi dibelokkan di tengah jalan hingga menjadi ilegal.
Terlebih, kabarnya kapal pengangkut senjata ini sempat mampir di pulau sekitar Bataan Fililpna an di sana terjadi pemindahan senjata api jenis SS1 yang hendak dikirim ke Mali ke kapal yang mengirim pistol ke Filipina.
Tentu ini harus diselidiki secara cermat oleh Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan. Jangan sampai senjata-senjata buatan negeri kita, jatuh ke tangan kelompok- kelompok separatis dan berbahaya. Kita, rakyat pemilik sah negeri ini, tak akan pernah rela jika senjata-senjata itu digunakan kaum teroris yang jelas-jelas menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan. (*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Selasa 1 September 2009.
Read More......
Wednesday, August 26, 2009
Tommy
TAK ada angin tak ada hujan, secara tiba-tiba Hutomo Mandala Putra, putra mantan presiden Soeharto, menyatakan niatnya untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Sebuah kejutan di tengah hiruk pikuk penggalangan dukungan empat orang calon ketua umum yang sudah lebih dulu mencuat. Mereka adalah Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Yuddy Chrisnandi, dan Ferry Mursidan Baldan.
Apa yang mendorong Tommy, begitu pangeran Cendana itu biasa disapa, ingin menjadi ketua umum partai berlambang beringin itu? Tommy mengatakan, sekarang inilah waktu yang tepat untuk terjun kembali ke dunia politik dan bisnis.
Kita tahu bersama, Tommy sempat menghiasi headline media di Indonesia. Anak kelima penguasa Orba itu menjadi terpidana kasus pembunuhan Hakim Agung Saifudin Kartasasmita. Ia sempat merasakan ganasnya penjara Nusakambangan.
Adalah hak Tommy untuk memajukan partai yang dibesarkan bapaknya itu. Terlebih ia pun masih tercatat sebagai anggota partai. Tapi tidakkah terlalu dini untuk maju sebagai ketua umum?
Citra Tommy masih belum bersih di mata masyarakat, mengingat ia baru beberapa tahun saja keluar dari penjara. Yang paling utama, citra Soeharto begitu lengket melekat pada dirinya. Bagaimanapun, masih mengendap dalam memori bangsa ini hegemoni keluarga Cendana selama 32 tahun.
Hal penting lainnya yang akan mengganjal Tommy untuk menjadi ketua umum Partai Golkar adalah persyaratan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar sendiri. Persyaratan itu menyebutkan calon ketua umum partai merupakan sosok yang berkecimpung sebagai pengurus.
Kalau memang Tommy memiliki tekad kuat untuk kembali terjun ke dunia politik, ia bisa meniru langkah Prabowo Subianto. Citra mantan menantu Soeharto ini di awal era reformasi begitu rendah di mata masyarakat. Ia "menghilang" beberapa lama, lebih banyak beraktivitas di luar negeri. Begitu kembali ke Indonesia, Prabowo berkomitmen untuk memajukan bangsa ini dengan mendirikan partai baru, Gerindra. Langkahnya terbilang luar biasa. Partai baru dengan gelontoran dana segunung itu mampu menyejajarkan diri dengan partai lama.
Kalaupun Tommy tidak ingin mendirikan partai baru, lebih memilih membesarkan Partai Golkar, tentu dia harus bersabar. Setidaknya, Munas Partai Golkar kali ini bukanlah panggung dia. Lebih baik mendekat pada kubu yang menjadi ketua umum dan kemudian menjadi pengurus. Itu langkah yang lebih baik dan elegan, ketimbang buru-buru memburu kursi nomor satu.
Karena kita pun tidak tahu apa sesungguhnya tujuan Tommy memunculkan wacana pencalonan dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar itu. Apakah Tommy mengincar kursi presiden pada pemilihan 2014? Apakah Tommy menginginkan keluarga Cendana kembali menguasai panggung politik negeri ini? Semua serba mungkin.(*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Kamis 20 Agustus 2009.
Read More......
Apa yang mendorong Tommy, begitu pangeran Cendana itu biasa disapa, ingin menjadi ketua umum partai berlambang beringin itu? Tommy mengatakan, sekarang inilah waktu yang tepat untuk terjun kembali ke dunia politik dan bisnis.
Kita tahu bersama, Tommy sempat menghiasi headline media di Indonesia. Anak kelima penguasa Orba itu menjadi terpidana kasus pembunuhan Hakim Agung Saifudin Kartasasmita. Ia sempat merasakan ganasnya penjara Nusakambangan.
Adalah hak Tommy untuk memajukan partai yang dibesarkan bapaknya itu. Terlebih ia pun masih tercatat sebagai anggota partai. Tapi tidakkah terlalu dini untuk maju sebagai ketua umum?
Citra Tommy masih belum bersih di mata masyarakat, mengingat ia baru beberapa tahun saja keluar dari penjara. Yang paling utama, citra Soeharto begitu lengket melekat pada dirinya. Bagaimanapun, masih mengendap dalam memori bangsa ini hegemoni keluarga Cendana selama 32 tahun.
Hal penting lainnya yang akan mengganjal Tommy untuk menjadi ketua umum Partai Golkar adalah persyaratan yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar sendiri. Persyaratan itu menyebutkan calon ketua umum partai merupakan sosok yang berkecimpung sebagai pengurus.
Kalau memang Tommy memiliki tekad kuat untuk kembali terjun ke dunia politik, ia bisa meniru langkah Prabowo Subianto. Citra mantan menantu Soeharto ini di awal era reformasi begitu rendah di mata masyarakat. Ia "menghilang" beberapa lama, lebih banyak beraktivitas di luar negeri. Begitu kembali ke Indonesia, Prabowo berkomitmen untuk memajukan bangsa ini dengan mendirikan partai baru, Gerindra. Langkahnya terbilang luar biasa. Partai baru dengan gelontoran dana segunung itu mampu menyejajarkan diri dengan partai lama.
Kalaupun Tommy tidak ingin mendirikan partai baru, lebih memilih membesarkan Partai Golkar, tentu dia harus bersabar. Setidaknya, Munas Partai Golkar kali ini bukanlah panggung dia. Lebih baik mendekat pada kubu yang menjadi ketua umum dan kemudian menjadi pengurus. Itu langkah yang lebih baik dan elegan, ketimbang buru-buru memburu kursi nomor satu.
Karena kita pun tidak tahu apa sesungguhnya tujuan Tommy memunculkan wacana pencalonan dirinya sebagai ketua umum Partai Golkar itu. Apakah Tommy mengincar kursi presiden pada pemilihan 2014? Apakah Tommy menginginkan keluarga Cendana kembali menguasai panggung politik negeri ini? Semua serba mungkin.(*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Kamis 20 Agustus 2009.
Read More......
Friday, August 14, 2009
Teror Belum Tamat
KEBENARAN orang yang tewas dalam penggerebekan Densus 88 Antiteror di Temanggung sebagai Noordin M Top hingga kemarin masih simpang-siur. Masyarakat harus bersabar menunggu hasil tes DNA yang kabarnya baru beres dua minggu ke depan. Noordin ataupun bukan, Mabes Polri harus mengumumkan hasil tes itu secara transparan.
Noordin atau bukan yang tewas, tidak berarti menamatkan aksi terorisme yang sudah sembilan tahun ini terus terjadi di bumi Indonesia. Kita harus ingat, sel-sel jaringan teroris meruyak di mana-mana.
Mereka yang pernah ditahan dan kemudian bebas, sangat mungkin tetap mengobarkan semangat untuk berjihad versi mereka. Belum lagi bila kita menghitung pentolan Al Jamaah Al Islamiyah yang belum tertangkap hingga kini, semisal Zulkarnaen. Itu hanya berarti teror yang dilakukan kaum teroris belum tamat.
Ini tentu semakin menambah panjang daftar 'teror' yang memberondong kehidupan masyarakat kita. Harga barang kebutuhan dan sembako akan melesat setelah pemerintah mengumumkan kenaikan gaji PNS lima persen pekan lalu. Sudah menjadi cerita umum, setiap kali ada pengumuman kenaikan gaji PNS, maka harga-harga barang pun akan ikut naik tanpa diminta.
Belum lagi saat ini El Nino membuat musim jadi tak karuan. Dampaknya, petani diteror kekeringan dan terancam gagal panen. Ini berarti para petani, yang menjadi mayoritas di negeri agraris ini, bakal lebih dalam menggigit jari atas minimnya hasil jerih payah menanam padi dan tanaman lainnya.
Tengok juga kaum pengangguran yang berjuta jumlahnya setelah diterpa krisis global semakin diteror dengan kelamnya masa depan dan impian mendapatkan pekerjaan yang semakin kian diraih.
Jangan lupakan teror-teror kemewahan di televisi yang sering dipertontonkan dalam sinetron setiap jamnya. Pertunjukan tindak kekerasan, pamer kekayaan, gosip-gosip artis yang tak jelas juntrungannya, menjadi teror yang terus menerus menggerojoki otak kita, sehingga seolah-olah kita merasa hidup di negeri antah berantah.
Dan masih banyak lagi teror yang harus dilakoni masyarakat kita. Hidup akan semakin dirasakan berat di masa-masa mendatang. Namun, inilah kita, bangsa yang kuat dihantam berbagai teror kehidupan. Pengalaman dijajah berabad-abad oleh bangsa asing dan hidup di kaki rezim otoriter menunjukkan bangsa ini tetap ada dan mampu melanjutkan kehidupan ini. Bagaimanapun, kita harus yakin bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok akan jauh lebih baik dari hari ini.(*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Selasa 11 Agustus 2009.
Read More......
Noordin atau bukan yang tewas, tidak berarti menamatkan aksi terorisme yang sudah sembilan tahun ini terus terjadi di bumi Indonesia. Kita harus ingat, sel-sel jaringan teroris meruyak di mana-mana.
Mereka yang pernah ditahan dan kemudian bebas, sangat mungkin tetap mengobarkan semangat untuk berjihad versi mereka. Belum lagi bila kita menghitung pentolan Al Jamaah Al Islamiyah yang belum tertangkap hingga kini, semisal Zulkarnaen. Itu hanya berarti teror yang dilakukan kaum teroris belum tamat.
Ini tentu semakin menambah panjang daftar 'teror' yang memberondong kehidupan masyarakat kita. Harga barang kebutuhan dan sembako akan melesat setelah pemerintah mengumumkan kenaikan gaji PNS lima persen pekan lalu. Sudah menjadi cerita umum, setiap kali ada pengumuman kenaikan gaji PNS, maka harga-harga barang pun akan ikut naik tanpa diminta.
Belum lagi saat ini El Nino membuat musim jadi tak karuan. Dampaknya, petani diteror kekeringan dan terancam gagal panen. Ini berarti para petani, yang menjadi mayoritas di negeri agraris ini, bakal lebih dalam menggigit jari atas minimnya hasil jerih payah menanam padi dan tanaman lainnya.
Tengok juga kaum pengangguran yang berjuta jumlahnya setelah diterpa krisis global semakin diteror dengan kelamnya masa depan dan impian mendapatkan pekerjaan yang semakin kian diraih.
Jangan lupakan teror-teror kemewahan di televisi yang sering dipertontonkan dalam sinetron setiap jamnya. Pertunjukan tindak kekerasan, pamer kekayaan, gosip-gosip artis yang tak jelas juntrungannya, menjadi teror yang terus menerus menggerojoki otak kita, sehingga seolah-olah kita merasa hidup di negeri antah berantah.
Dan masih banyak lagi teror yang harus dilakoni masyarakat kita. Hidup akan semakin dirasakan berat di masa-masa mendatang. Namun, inilah kita, bangsa yang kuat dihantam berbagai teror kehidupan. Pengalaman dijajah berabad-abad oleh bangsa asing dan hidup di kaki rezim otoriter menunjukkan bangsa ini tetap ada dan mampu melanjutkan kehidupan ini. Bagaimanapun, kita harus yakin bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan hari esok akan jauh lebih baik dari hari ini.(*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Selasa 11 Agustus 2009.
Read More......
Tuesday, August 04, 2009
Robohnya Kelas Kami
RATIH Kusumahdewi tak menyangka langit-langit di kelasnya bisa ambruk. Soalnya, plafon itu terbilang baru direnovasi. Tak heran, ia begitu terkejut dan panik ketika langit-langit itu ambruk secara tiba-tiba. Beruntung siswi kelas IV SDN Kramat III Kota Cirebon itu tidak tertimpa runtuhan plafon. Sementara beberapa rekannya yang tak sempat menghindar terluka di bagian kepala.
Terpisah ratusan kilometer, di Garut, pada waktu yang hampir bersamaan, dinding kelas Madrasah Ibtidaiyah (MI) An Nuur Cinagara, Malangbong, juga tiba-tiba roboh. Anak-anak yang sedang tekun belajar spontan lari lintang-pukang ke luar kelas, menghindari runtuhan dinding. Begitu kepulan debu yang ditimbulkan runtuhan dinding menghilang, mereka tertegun menyaksikan ruang kelas mereka bolong tak berdinding lagi.
Ini bukan isu, ataupun informasi intelijen. Ini kejadian nyata di dunia pendidikan kita. Dan sebetulnya bukan hal yang aneh karena sudah terlalu sering terjadi peristiwa serupa. Saking seringnya, kita sudah tidak ingat lagi berapa banyak kasus bangunan sekolah roboh. Yang paling mutakhir di Kota Bandung adalah bangunan SD Sejahtera IV yang roboh, hanya beberapa minggu setelah selesai pembangunan.
Bukan tidak ada upaya pemerintah untuk membereskan persoalan kerusakan bangunan sekolah ini. Anggaran 20 persen pendidikan di dalam APBN 2009 merupakan salah satu bagian dari upaya itu.
Begitu pula di daerah, pemerintah setempat pun bergerak. Awal tahun ini saja, Pemprov Jabar mengucurkan dana role sharing terakhir untuk perbaikan dan pembangunan ribuan kelas. Dana itu berasal dari APBD murni dan perubahan 2008 sebesar Rp 491,89 miliar.
Bahkan, Depdiknas dengan optimistisnya menyatakan tahun ini tidak akan terjadi lagi bangunan SD rusak. Karena Departemen telah mengucurkan dana Rp 9,07 triliun untuk rehabilitasi dan renovasi ratusan ribu ruang kelas dan sekolah rusak di tingkat SD, Madrasah Ibtidaiyah, dan SD luar biasa.
Sayangnya, optimisme itu belum dibarengi operasional di lapangan. Renovasi berjalan lambat dan tidak menjangkau seluruh sekolah yang harus diperbaiki.
Kita tetap berharap, pemerintah memperbaiki secepatnya kekurangan-kekurangan dunia pendidikan kita. Setidaknya, kelengkapan sarana dan fasilitas pendidikan bisa menunjang kenyamanan belajar siswa sehingga tak muncul anekdot "Robohnya Kelas Kami", sebagai sindiran terhadap bobroknya kualitas bangunan sekolah di Indonesia.
Di tengah suara muram dunia pendidikan itu, berembus angin segar yang melenakan jiwa kita. Dari kaki Gunung Syawal, bertiup cerita tentang sebuah SMP yang mampu membiayai sendiri tanpa bantuan pemerintah. SMP itu hanya berbekal sumbangan dari mereka yang peduli pendidikan. Siswa-siswi di SMP Plus Bina Pandu Mandiri, begitu nama SMP ini, tak perlu khawatir ditagih iuran bulanan atau uang buku. Semua serba gratis, bahkan siswa pun mendapat makanan siang gratis pula.
Keikutsertaan masyarakat secara swadaya dalam pendidikan model seperti ini yang harus terus dipupuk. Agar mereka, para siswa yang tak mampu secara ekonomi, bisa tetap menikmati pendidikan yang kualitasnya tak kalah dari sekolah berbayar. (*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Jumat 31 Juli 2009.
Read More......
Terpisah ratusan kilometer, di Garut, pada waktu yang hampir bersamaan, dinding kelas Madrasah Ibtidaiyah (MI) An Nuur Cinagara, Malangbong, juga tiba-tiba roboh. Anak-anak yang sedang tekun belajar spontan lari lintang-pukang ke luar kelas, menghindari runtuhan dinding. Begitu kepulan debu yang ditimbulkan runtuhan dinding menghilang, mereka tertegun menyaksikan ruang kelas mereka bolong tak berdinding lagi.
Ini bukan isu, ataupun informasi intelijen. Ini kejadian nyata di dunia pendidikan kita. Dan sebetulnya bukan hal yang aneh karena sudah terlalu sering terjadi peristiwa serupa. Saking seringnya, kita sudah tidak ingat lagi berapa banyak kasus bangunan sekolah roboh. Yang paling mutakhir di Kota Bandung adalah bangunan SD Sejahtera IV yang roboh, hanya beberapa minggu setelah selesai pembangunan.
Bukan tidak ada upaya pemerintah untuk membereskan persoalan kerusakan bangunan sekolah ini. Anggaran 20 persen pendidikan di dalam APBN 2009 merupakan salah satu bagian dari upaya itu.
Begitu pula di daerah, pemerintah setempat pun bergerak. Awal tahun ini saja, Pemprov Jabar mengucurkan dana role sharing terakhir untuk perbaikan dan pembangunan ribuan kelas. Dana itu berasal dari APBD murni dan perubahan 2008 sebesar Rp 491,89 miliar.
Bahkan, Depdiknas dengan optimistisnya menyatakan tahun ini tidak akan terjadi lagi bangunan SD rusak. Karena Departemen telah mengucurkan dana Rp 9,07 triliun untuk rehabilitasi dan renovasi ratusan ribu ruang kelas dan sekolah rusak di tingkat SD, Madrasah Ibtidaiyah, dan SD luar biasa.
Sayangnya, optimisme itu belum dibarengi operasional di lapangan. Renovasi berjalan lambat dan tidak menjangkau seluruh sekolah yang harus diperbaiki.
Kita tetap berharap, pemerintah memperbaiki secepatnya kekurangan-kekurangan dunia pendidikan kita. Setidaknya, kelengkapan sarana dan fasilitas pendidikan bisa menunjang kenyamanan belajar siswa sehingga tak muncul anekdot "Robohnya Kelas Kami", sebagai sindiran terhadap bobroknya kualitas bangunan sekolah di Indonesia.
Di tengah suara muram dunia pendidikan itu, berembus angin segar yang melenakan jiwa kita. Dari kaki Gunung Syawal, bertiup cerita tentang sebuah SMP yang mampu membiayai sendiri tanpa bantuan pemerintah. SMP itu hanya berbekal sumbangan dari mereka yang peduli pendidikan. Siswa-siswi di SMP Plus Bina Pandu Mandiri, begitu nama SMP ini, tak perlu khawatir ditagih iuran bulanan atau uang buku. Semua serba gratis, bahkan siswa pun mendapat makanan siang gratis pula.
Keikutsertaan masyarakat secara swadaya dalam pendidikan model seperti ini yang harus terus dipupuk. Agar mereka, para siswa yang tak mampu secara ekonomi, bisa tetap menikmati pendidikan yang kualitasnya tak kalah dari sekolah berbayar. (*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Jumat 31 Juli 2009.
Read More......
Wednesday, July 22, 2009
Aku Mengebom Maka Aku Ada
UNGKAPAN paling terkenal dari filsuf abad pertengahan Rene Descartes adalah cogito ergo sum yang berarti aku berpikir maka aku ada. Dalam konteks keindonesiaan dan situasi global kini, ungkapan itu bisa diplesetkan menjadi aku membom maka aku ada.
Itulah yang mungkin menjadi adagium kaum teroris. Mereka memang ingin menunjukkan keberadaan mereka dengan teror-teror ciptaan mereka, termasuk bom di Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz Carlton, akhir pekan kemarin.
Jika selama ini tokoh teroris yang paling diburu di Indonesia adalah Noordin M Top, maka peledakan bom terakhir itu merupakan jawaban atas keberadaan Noordin. Dia ingin memperlihatkan pada aparat keamanan, walau dikejar ke pelosok, gunung, dan lembah, Noordin masih mampu beraksi. Sekaligus, bom itu adalah olok-olok atau alat untuk mengejek ketidakmampuan aparat menangkap Noordin M Top dan kawan-kawan.
Menciptakan teror dan ketakutan adalah tujuan utama teroris. Pemboman hanyalah salah satu bentuknya. Masih banyak cara lain untuk meneror, seperti penculikan, penyanderaan, perampokan, dan sebagainya. Namun bagi kelompok teroris lama ini, cara menciptakan ketakutan paling efektif adalah dengan meledakkan bom di sejumlah tempat strategis. Karena teroris di Indonesia adalah kaum yang kontra-Barat, maka tempat-tempat yang dibom pun merupakan simbol-simbol Barat.
Lihat saja jejak rangkaian kasus bom besar yang terkait dengan kelompok Azahari dan Noordin M Top di Indonesia sejak tahun 2000, semuanya terkait dengan simbol-simbol itu. Mulai gereja, gedung Bursa Efek Jakarta, gedung Kedutaaan Australia, Kafe Jimbaran dan Paddy's Cafe di Bali yang merupakan magnet bagi kaum bule penikmat dugem. Juga bom di Hotel JW Marriot I.
Efeknya sudah sangat jelas: Indonesia menjadi negara yang paling dihindari untuk dikunjungi karena menjadi sarang teroris dengan sasaran utama orang bule.
Khusus untuk ledakan bom paling anyar di Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz Carlton, komplotan teror ini betul-betul jitu membaca serta memanfaatkan situasi dan kondisi.
Indonesia baru saja usai menjalankan pesta demokrasi dengan hasil yang sudah diketahui bersama-sama. Namun pesta usai, bukan berarti semua pihak legawa menerima hasil pemilihan. Masih banyak pihak-pihak yang menggugat keabsahan pemilu.
Di sisi lain, aparat pun masih fokus pada pengamanan pemilu. Kemudian fokus sedikit beralih pada penegakan hukum di Papua yang kembali bergolak. Momen inilah yang digunakan teroris untuk beraksi. Seolah-olah, mereka memainkan pula isu politik, sehingga menebar saling curiga dan saling tuding, di antara kelompok penguasa dan lawannya.
Harus kita akui, kemampuan membangun jaringan para pelaku terorisme ini sangat baik. Mereka pun mampu membangunkan kembali sel-sel lama yang terkait dengan jaringan teroris. Dan yang lebih penting lagi, pelaku terorisme ini selalu saja berada satu langkah di depan aparat. Digerebek aparat, mereka sudah meninggalkan tempat persembunyian. Aparat mewaspadai cara-cara pengeboman klasik, mereka pakai metode baru.
Yang bisa kita lakukan adalah mengetuk hati nurani kaum teroris ini. Apa yang mereka lakukan adalah sebuah kejahatan melawan kemanusiaan. Korban-korban yang jatuh adalah saudara mereka sendiri. Dan tindakan mereka, sesungguhnya adalah tindakan pengecut.(*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Selasa 21 Juli 2009.
Read More......
Itulah yang mungkin menjadi adagium kaum teroris. Mereka memang ingin menunjukkan keberadaan mereka dengan teror-teror ciptaan mereka, termasuk bom di Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz Carlton, akhir pekan kemarin.
Jika selama ini tokoh teroris yang paling diburu di Indonesia adalah Noordin M Top, maka peledakan bom terakhir itu merupakan jawaban atas keberadaan Noordin. Dia ingin memperlihatkan pada aparat keamanan, walau dikejar ke pelosok, gunung, dan lembah, Noordin masih mampu beraksi. Sekaligus, bom itu adalah olok-olok atau alat untuk mengejek ketidakmampuan aparat menangkap Noordin M Top dan kawan-kawan.
Menciptakan teror dan ketakutan adalah tujuan utama teroris. Pemboman hanyalah salah satu bentuknya. Masih banyak cara lain untuk meneror, seperti penculikan, penyanderaan, perampokan, dan sebagainya. Namun bagi kelompok teroris lama ini, cara menciptakan ketakutan paling efektif adalah dengan meledakkan bom di sejumlah tempat strategis. Karena teroris di Indonesia adalah kaum yang kontra-Barat, maka tempat-tempat yang dibom pun merupakan simbol-simbol Barat.
Lihat saja jejak rangkaian kasus bom besar yang terkait dengan kelompok Azahari dan Noordin M Top di Indonesia sejak tahun 2000, semuanya terkait dengan simbol-simbol itu. Mulai gereja, gedung Bursa Efek Jakarta, gedung Kedutaaan Australia, Kafe Jimbaran dan Paddy's Cafe di Bali yang merupakan magnet bagi kaum bule penikmat dugem. Juga bom di Hotel JW Marriot I.
Efeknya sudah sangat jelas: Indonesia menjadi negara yang paling dihindari untuk dikunjungi karena menjadi sarang teroris dengan sasaran utama orang bule.
Khusus untuk ledakan bom paling anyar di Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz Carlton, komplotan teror ini betul-betul jitu membaca serta memanfaatkan situasi dan kondisi.
Indonesia baru saja usai menjalankan pesta demokrasi dengan hasil yang sudah diketahui bersama-sama. Namun pesta usai, bukan berarti semua pihak legawa menerima hasil pemilihan. Masih banyak pihak-pihak yang menggugat keabsahan pemilu.
Di sisi lain, aparat pun masih fokus pada pengamanan pemilu. Kemudian fokus sedikit beralih pada penegakan hukum di Papua yang kembali bergolak. Momen inilah yang digunakan teroris untuk beraksi. Seolah-olah, mereka memainkan pula isu politik, sehingga menebar saling curiga dan saling tuding, di antara kelompok penguasa dan lawannya.
Harus kita akui, kemampuan membangun jaringan para pelaku terorisme ini sangat baik. Mereka pun mampu membangunkan kembali sel-sel lama yang terkait dengan jaringan teroris. Dan yang lebih penting lagi, pelaku terorisme ini selalu saja berada satu langkah di depan aparat. Digerebek aparat, mereka sudah meninggalkan tempat persembunyian. Aparat mewaspadai cara-cara pengeboman klasik, mereka pakai metode baru.
Yang bisa kita lakukan adalah mengetuk hati nurani kaum teroris ini. Apa yang mereka lakukan adalah sebuah kejahatan melawan kemanusiaan. Korban-korban yang jatuh adalah saudara mereka sendiri. Dan tindakan mereka, sesungguhnya adalah tindakan pengecut.(*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Selasa 21 Juli 2009.
Read More......
Menikmati Pensiun
SEHARUSNYA masa pensiun merupakan masa istirahat, masa tenang, masa menikmati hasil kerja keras puluhan tahun. Menimang cucu, menghabiskan waktu dengan keluarga --hal yang dulu terampas saat jadwal padat mencekik--, mempersiapkan diri untuk menikmati sisa-sisa umur dan beribadah dengan tekun. Begitu gambaran ideal bagi seseorang yang memasuki masa pensiun.
Namun coba perhatikan hal sebaliknya terjadi pada sejumlah mantan pejabat negara, baik di pusat maupun daerah, baik sipil maupun militer. Contoh terdekat adalah mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan. Setelah gagal menduduki kembali kursi Jabar Satu, Danny tak bisa hidup dengan tenang. Ia harus meringkuk di sel tahanan, karena terlibat kasus korupsi pengadaan alat berat. Danny pun mengembalikan sejumlah uang, nilainya miliaran rupiah, yang diduga bagian dari korupsi kepada negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bola panas kasus ini juga tak hanya menimpa Danny. Dua mantan bawahannya, Wahyu Kurnia dan Ijudin Budhyana pun harus merasakan sel yang sama dengan mantan bosnya. Hukuman yang dijatuhkan pun sama: empat tahun penjara.
Lalu ada pun kasus korupsi dana pungutan di KBRI Cina. Ini melibatkan mantan Duta Besar Letjen (Purn) Kuntara. Tak tanggung-tanggung, Kuntara terancam hukuman penjara seumur hidup. Padahal sebagai mantan jenderal, mantan Pangkostrad, dia bisa menikmati masa pensiun dengan tenang. Bukan menghabiskannya di dalam tahanan. Begitu pula nasib mantan Kapolri Roesdihardjo yang juga harus meringkuk di tahanan, gara-gara kasus dugaan korupsi.
Jika melihat kondisi seperti ini, bakti mereka berpuluh-puluh tahun kepada negara tak berbekas sedikitpun. Nila setitik rusak susu sebelanga, begitu pepatah mengajarkan. Amal yang sedemikian lama dan banyak dikerjakan, tak mampu menghapus satu kesalahan besar yang dilakukan, justru di penghujung pengabdian.
Memang tidak ada gading yang tak retak. Artinya, semua gading pasti retak. Bisa jadi mereka terbawa suasana di dalam kekuasaan, hingga lengah, tak bisa meluruskan hal yang selama ini dianggap bengkok. Dan mereka membiarkan, bahkan menikmati hasil-hasil kecurangan untuk memperkaya diri sendiri.
Kini tinggal mereka yang menikmati pensiun di penjara untuk kembali merenungkan langkah hidup yang sudah dilakukan. Curahan hati lewat buku biografi --seperti banyak dilakukan mantan pejabat-- hanya sekadar keluh kesah yang tak akan berarti banyak bagi masyarakat yang sudah menganggap mereka sebagai bagian dari rezim korupsi.(*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi 1 Juli 2009.
Read More......
Namun coba perhatikan hal sebaliknya terjadi pada sejumlah mantan pejabat negara, baik di pusat maupun daerah, baik sipil maupun militer. Contoh terdekat adalah mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan. Setelah gagal menduduki kembali kursi Jabar Satu, Danny tak bisa hidup dengan tenang. Ia harus meringkuk di sel tahanan, karena terlibat kasus korupsi pengadaan alat berat. Danny pun mengembalikan sejumlah uang, nilainya miliaran rupiah, yang diduga bagian dari korupsi kepada negara melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bola panas kasus ini juga tak hanya menimpa Danny. Dua mantan bawahannya, Wahyu Kurnia dan Ijudin Budhyana pun harus merasakan sel yang sama dengan mantan bosnya. Hukuman yang dijatuhkan pun sama: empat tahun penjara.
Lalu ada pun kasus korupsi dana pungutan di KBRI Cina. Ini melibatkan mantan Duta Besar Letjen (Purn) Kuntara. Tak tanggung-tanggung, Kuntara terancam hukuman penjara seumur hidup. Padahal sebagai mantan jenderal, mantan Pangkostrad, dia bisa menikmati masa pensiun dengan tenang. Bukan menghabiskannya di dalam tahanan. Begitu pula nasib mantan Kapolri Roesdihardjo yang juga harus meringkuk di tahanan, gara-gara kasus dugaan korupsi.
Jika melihat kondisi seperti ini, bakti mereka berpuluh-puluh tahun kepada negara tak berbekas sedikitpun. Nila setitik rusak susu sebelanga, begitu pepatah mengajarkan. Amal yang sedemikian lama dan banyak dikerjakan, tak mampu menghapus satu kesalahan besar yang dilakukan, justru di penghujung pengabdian.
Memang tidak ada gading yang tak retak. Artinya, semua gading pasti retak. Bisa jadi mereka terbawa suasana di dalam kekuasaan, hingga lengah, tak bisa meluruskan hal yang selama ini dianggap bengkok. Dan mereka membiarkan, bahkan menikmati hasil-hasil kecurangan untuk memperkaya diri sendiri.
Kini tinggal mereka yang menikmati pensiun di penjara untuk kembali merenungkan langkah hidup yang sudah dilakukan. Curahan hati lewat buku biografi --seperti banyak dilakukan mantan pejabat-- hanya sekadar keluh kesah yang tak akan berarti banyak bagi masyarakat yang sudah menganggap mereka sebagai bagian dari rezim korupsi.(*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi 1 Juli 2009.
Read More......
Thursday, June 18, 2009
Adu Putaran
PERANG pencitraan, adu isu dan klaim, menjadi tontonan tersendiri dalam kampanye pemilihan presiden sepekan terakhir ini. Para capres dan cawapres berebut menjadi orang yang paling merakyat. Mendatangi pasar tradisional, berdialog dengan ulama, nelayan, dan pengusaha, adalah sebagian kecil trik kampanye tiga pasangan kandidat orang nomor satu dan dua di Indonesia itu.
Kita masih ingat ketika Bantuan Tunai Langsung (BLT) menjadi isu saling klaim keberhasilan SBY dan JK. Lalu perdamaian di Aceh pun sebagai hasil kerja keras dan keberanian satu kandidat. Tentu saja, kubu kandidat lain dibuat meradang dengan klaim itu.
Jembatan Surabaya-Madura (Surabaya) pun tak luput dari aksi klaim. Satu pihak mengklaim proyek prestisius itu sebagai keberhasilannya, karena diawali pada masa pemerintahannya. Kandidat lain tentu mengklaim inilah kesuksesan pemerintahan yang meresmikan jembatan itu.
Lalu mencuat isu soal putaran pemilu. Kubu SBY optimistis pemilihan presiden akan berlangsung dalam satu putaran. Dasar pernyataan ini adalah hasil survei sejumlah lembaga survei yang mendudukan SBY-Boediono sebagai pasangan dengan perolehan suara tertinggi 70 persen, jauh mengungguli dua pasangan lainnya. Selain itu, pendapat ini juga mempertimbangkan persoalan biaya pemilu yang lebih mahal apabila dilangsungkan dalam dua putaran.
Tentu saja pernyataan kubu SBY ini langsung ditangkis kubu JK-Win dan Mega-Pro. Mereka menyebutkan pernyataan itu bentuk arogansi, bahkan merupakan teror terhadap demokrasi dan penyesatan opini di masyarakat. Dalam pandangan dua kubu ini,
pernyataan itu menggiring publik untuk benar-benar melaksanakan pilpres dalam satu putaran. Dalam artian, memilih kandidat yang diunggulkan dalam survei.
Di balik pernyataan pilpres satu putaran itu, tersembunyi sebuah kekhawatiran, dan ini wajar. Kubu SBY khawatir kalah apabila pilpres digelar dua putaran. Logikanya, walau kini sama-sama bersaing, JK-Win dan Mega-Pro sebelumnya tergabung dalam Koalisi Besar. Jika JK-Win atau Mega-Pro tersingkir, mereka bisa bergabung tanpa sungkan pada putaran kedua. Dan tentu kekuatannya akan jauh lebih besar dan peluang menjadi RI I pun juga terbuka lebar.
Di luar itu, sejatinya tidak jadi soal pilpres berlangsung satu putaran atau dua putaran. Tentu rakyat akan kecewa jika pilpres berlangsung satu putaran tapi kesejahteraan tidak meningkat. Atau berlangsung dua putaran, tapi janji-janji selama kampanye tak terwujud. Yang paling penting sesungguhnya adalah pemilihan presiden ini legitimate, tidak terjadi kecurangan-kecurangan, dan KPU tidak lagi kedodoran dalam persoalan teknis pemilu. Di tangan rakyatlah, pemilu presiden ini berlangsung satu putaran atau dua putaran. Vox populi vox dei.(*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Kamis 18 Juni 2009.
Read More......
Kita masih ingat ketika Bantuan Tunai Langsung (BLT) menjadi isu saling klaim keberhasilan SBY dan JK. Lalu perdamaian di Aceh pun sebagai hasil kerja keras dan keberanian satu kandidat. Tentu saja, kubu kandidat lain dibuat meradang dengan klaim itu.
Jembatan Surabaya-Madura (Surabaya) pun tak luput dari aksi klaim. Satu pihak mengklaim proyek prestisius itu sebagai keberhasilannya, karena diawali pada masa pemerintahannya. Kandidat lain tentu mengklaim inilah kesuksesan pemerintahan yang meresmikan jembatan itu.
Lalu mencuat isu soal putaran pemilu. Kubu SBY optimistis pemilihan presiden akan berlangsung dalam satu putaran. Dasar pernyataan ini adalah hasil survei sejumlah lembaga survei yang mendudukan SBY-Boediono sebagai pasangan dengan perolehan suara tertinggi 70 persen, jauh mengungguli dua pasangan lainnya. Selain itu, pendapat ini juga mempertimbangkan persoalan biaya pemilu yang lebih mahal apabila dilangsungkan dalam dua putaran.
Tentu saja pernyataan kubu SBY ini langsung ditangkis kubu JK-Win dan Mega-Pro. Mereka menyebutkan pernyataan itu bentuk arogansi, bahkan merupakan teror terhadap demokrasi dan penyesatan opini di masyarakat. Dalam pandangan dua kubu ini,
pernyataan itu menggiring publik untuk benar-benar melaksanakan pilpres dalam satu putaran. Dalam artian, memilih kandidat yang diunggulkan dalam survei.
Di balik pernyataan pilpres satu putaran itu, tersembunyi sebuah kekhawatiran, dan ini wajar. Kubu SBY khawatir kalah apabila pilpres digelar dua putaran. Logikanya, walau kini sama-sama bersaing, JK-Win dan Mega-Pro sebelumnya tergabung dalam Koalisi Besar. Jika JK-Win atau Mega-Pro tersingkir, mereka bisa bergabung tanpa sungkan pada putaran kedua. Dan tentu kekuatannya akan jauh lebih besar dan peluang menjadi RI I pun juga terbuka lebar.
Di luar itu, sejatinya tidak jadi soal pilpres berlangsung satu putaran atau dua putaran. Tentu rakyat akan kecewa jika pilpres berlangsung satu putaran tapi kesejahteraan tidak meningkat. Atau berlangsung dua putaran, tapi janji-janji selama kampanye tak terwujud. Yang paling penting sesungguhnya adalah pemilihan presiden ini legitimate, tidak terjadi kecurangan-kecurangan, dan KPU tidak lagi kedodoran dalam persoalan teknis pemilu. Di tangan rakyatlah, pemilu presiden ini berlangsung satu putaran atau dua putaran. Vox populi vox dei.(*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Kamis 18 Juni 2009.
Read More......
Friday, June 12, 2009
Alutsista Kita
KECELAKAAN beruntun alat tempur milik tentara kita dalam tempo dua bulan memunculkan keprihatinan. Selain kehilangan putra-putri terbaik bangsa, hilang pula aset berupa alat tempur. Sebut saja pesawat Fokker 27, Hercules, dan yang terakhir Helikopter Bolkow BO- 105.
Mungkin bagi negara sebesar dan sekuat Cina, hilang satu dua kendaraan perang tidaklah berarti. Tapi bagi Indonesia, di tengah kesulitan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, kehilangan satu pesawat sangat-sangat berarti.
Apalagi di tengah "olok-olok" Malaysia di Blok Ambalat, ketangguhan alutsista negara kita semakin dipertanyakan. Sejauh mana persenjataan yang kita miliki mampu mempertahankan tanah air yang memiliki bentangan pantai terpanjang di dunia ini?
Alutsista TNI AD, seperti diakui KSAD Jenderal TNI Agustadi Sasongko, hanya 60 persen yang masih laik. Nasib yang sama kurang lebih dialami pula oleh TNI AU dan TNI AL. Bahkan bisa jadi lebih minimal. Bayangkan saja, dari kebutuhan anggaran pertahanan sebesar Rp 127 triliun, hanya terealisasi 30 persen atau sekitar Rp 36 triliun saja. Masih jauh dari kebutuhan minimun sebesar Rp 100 triliun. Dan anggaran yang minim itu pun lebih banyak tersedot untuk anggaran rutin gaji prajurit, hanya sepersekian persen yang digunakan untuk membeli alutsista baru atau merawat alutsista yang lama.
Memang minimnya anggaran pertahanan tidaklah paralel dengan sering terjadinya kecelakaan yang menimpa alutsista TNI. Semua pun tahu, dalam kecelakaan apapun tidak ada faktor tunggal yang menjadi penyebab. Pasti ada faktor lain, disamping faktor utama. Sebutlah itu faktor cuaca buruk, human error, dan sarana yang tak laik. Tapi sedikit banyak, anggaran yang minim itu turut menyumbang.
Tentu akan ada pula yang berapologi, bahwa yang penting itu bukanlah senjatanya, tapi manusianya, orang-orang yang memegang senjata atau "the man behind the gun". Tak heran, jika pengembangan kekuatan tentara kita pun lebih dititikberatkan pada kemampuan personel, ketimbang pengadaan atau pembaharuan persenjataan. Hasilnya memang patut diacungi jempol. Kemampuan personel Kopassus atau Kopaska, setara dengan kemampuan personel pasukan elite lainnya di dunia.
Namun dalam situasi dan kondisi saat ini, ketika negara-negara luar mulai mengganggu dan mempermainkan kita, tak ada salahnya, jika sumber daya personel prajurit yang unggul itu diimbangi dengan ketersediaan alutsista yang juga mumpuni.
Setidaknya ketersediaan alutsista yang paling minimal. Jika untuk menjaga laut dan pantai kita dibutuhkan 1.000 kapal sekelas KRI, setidaknya 750 KRI harus kita miliki. Jika untuk mempertahankan kedaulatan udara TNI AU membutuhkan 100 skuadron pesawat tempur Sukhoi, setidaknya 75 skuadron sudah siap mengangkasa.
Bagaimanapun kita tidak ingin terus menerus menjadi bahan olok-olok negeri jiran saat melihat kemampuan alutsista kita. Sudah saatnya, anggaran pertahanan itu dinaikkan hingga mencapai anggaran kebutuhan minimum. Ini agar masyarakat Indonesia pun bisa merasa lebih aman melihat kekuatan alutsista TNI yang tak kalah dari negara lain.(*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Rabu 10 Juni 2009.
NB: Saat mengundah tulisan ini, baru saja terjadi kecelakaan Heli Puma TNI AU jatuh di Lanud Atang Sanjaya, sekitar pukul 14.55.
Read More......
Mungkin bagi negara sebesar dan sekuat Cina, hilang satu dua kendaraan perang tidaklah berarti. Tapi bagi Indonesia, di tengah kesulitan alat utama sistem senjata (alutsista) TNI, kehilangan satu pesawat sangat-sangat berarti.
Apalagi di tengah "olok-olok" Malaysia di Blok Ambalat, ketangguhan alutsista negara kita semakin dipertanyakan. Sejauh mana persenjataan yang kita miliki mampu mempertahankan tanah air yang memiliki bentangan pantai terpanjang di dunia ini?
Alutsista TNI AD, seperti diakui KSAD Jenderal TNI Agustadi Sasongko, hanya 60 persen yang masih laik. Nasib yang sama kurang lebih dialami pula oleh TNI AU dan TNI AL. Bahkan bisa jadi lebih minimal. Bayangkan saja, dari kebutuhan anggaran pertahanan sebesar Rp 127 triliun, hanya terealisasi 30 persen atau sekitar Rp 36 triliun saja. Masih jauh dari kebutuhan minimun sebesar Rp 100 triliun. Dan anggaran yang minim itu pun lebih banyak tersedot untuk anggaran rutin gaji prajurit, hanya sepersekian persen yang digunakan untuk membeli alutsista baru atau merawat alutsista yang lama.
Memang minimnya anggaran pertahanan tidaklah paralel dengan sering terjadinya kecelakaan yang menimpa alutsista TNI. Semua pun tahu, dalam kecelakaan apapun tidak ada faktor tunggal yang menjadi penyebab. Pasti ada faktor lain, disamping faktor utama. Sebutlah itu faktor cuaca buruk, human error, dan sarana yang tak laik. Tapi sedikit banyak, anggaran yang minim itu turut menyumbang.
Tentu akan ada pula yang berapologi, bahwa yang penting itu bukanlah senjatanya, tapi manusianya, orang-orang yang memegang senjata atau "the man behind the gun". Tak heran, jika pengembangan kekuatan tentara kita pun lebih dititikberatkan pada kemampuan personel, ketimbang pengadaan atau pembaharuan persenjataan. Hasilnya memang patut diacungi jempol. Kemampuan personel Kopassus atau Kopaska, setara dengan kemampuan personel pasukan elite lainnya di dunia.
Namun dalam situasi dan kondisi saat ini, ketika negara-negara luar mulai mengganggu dan mempermainkan kita, tak ada salahnya, jika sumber daya personel prajurit yang unggul itu diimbangi dengan ketersediaan alutsista yang juga mumpuni.
Setidaknya ketersediaan alutsista yang paling minimal. Jika untuk menjaga laut dan pantai kita dibutuhkan 1.000 kapal sekelas KRI, setidaknya 750 KRI harus kita miliki. Jika untuk mempertahankan kedaulatan udara TNI AU membutuhkan 100 skuadron pesawat tempur Sukhoi, setidaknya 75 skuadron sudah siap mengangkasa.
Bagaimanapun kita tidak ingin terus menerus menjadi bahan olok-olok negeri jiran saat melihat kemampuan alutsista kita. Sudah saatnya, anggaran pertahanan itu dinaikkan hingga mencapai anggaran kebutuhan minimum. Ini agar masyarakat Indonesia pun bisa merasa lebih aman melihat kekuatan alutsista TNI yang tak kalah dari negara lain.(*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Rabu 10 Juni 2009.
NB: Saat mengundah tulisan ini, baru saja terjadi kecelakaan Heli Puma TNI AU jatuh di Lanud Atang Sanjaya, sekitar pukul 14.55.
Read More......
Subscribe to:
Posts (Atom)
