Pelesiran Dewan

ANGGARAN untuk studi banding bagi anggota DPR tahun ini ternyata naik 700 persen dibanding lima tahun sebelumnya. Dengan anggaran sebesar Rp 162,9 miliar, bandingkan dengan anggaran sebesar Rp 23,6 miliar pada tahun 2005, para wakil rakyat itu bisa melancong ke Prancis, Jerman, Norwegia, Belanda, Jepang, Korea Selatan, bahkan ke
Maroko dan Afrika Selatan di benua hitam.

Judul kunjungannya memang keren-keren. Studi banding program kerja parlemen, studi banding untuk RUU Perumahan, studi banding Panja RUU Kepramukaan, dan sebagainya. Tergantung dari aturan apa yang akan dikaji dan dibandingkan dengan negara lain oleh wakil rakyat.

Tapi apa yang dibandingkan tak selalu berbekas pada output. Memang belum pernah ada studi secara khusus yang menelaah bahwa kunjungan wakil rakyat yang mengatasnamakan studi banding itu sia-sia belaka. Tapi manfaat yang terasa dari kunjungan itu pun tak lebih besar, kalau tidak dibilang minim. Alih-alih bermanfaat, yang terjadi adalah pemborosan uang negara yang notabene adalah uang rakyat.


Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa saat studi banding atau kunjungan itu, para wakil rakyat banyak yang membawa serta anggota keluarga, minimal istrinya. Dan yang lebih menyedihkan, biasanya kunjungan secara resmi hanya memakan waktu singkat, tapi plesirannya lebih banyak dan lebih lama ketimbang kunjungan.

Mungkin kita masih ingat dengan tragedi di Bunaken, beberapa waktu lalu, saat anggota dewan melakukan kunjungan kerja ke Gorontalo. Salah satu korban perahu tenggelam adalah istri anggota DPR. Beberapa tahun lalu, sempat pula heboh, anggota DPR yang kunjungan ke Jerman tertangkap kamera tengah shopping di pusat perbelanjaan di sana.

Selain itu, kebanyakan hal yang akan dikaji para wakil rakyat itu pun sebenarnya bisa diperoleh melalui internet atau mengirim surat secara resmi antarparlemen. Di sisi lain, kegiatan kunjungan itu menjadi hal yang ditunggu-tunggu wakil rakyat.
Karena tentu biaya dinasnya sangat menggiurkan. Untuk sekali jalan ke luar negeri saja, Sekretariat DPR menyiapkan dana Rp 1,7 miliar. Tinggal hitung berapa uang saku dan akomodasi untuk masing-masing anggota dewan plus ongkos terbang. Dan itu tak hanya di DPR, di DPRD pun begitu. Kunjungan kerja menjadi semacam tambahan pundi di luar gaji resmi.

Padahal jika dewan, juga eksekutif, bisa mengefisienkan anggaran kunjung ke luar negeri, bisa menghemat triliunan rupiah. Nilai rupiah yang jika dibelanjakan mungkin bisa menambah pesawat Sukhoi dan persenjataan TNI lainnya.

Tapi dikritik habis berkali-kali pun, Dewan tetap bergeming dan pandai berkelit. Mereka berlindung di balik undang-undang yang memperbolehkan wakil rakyat berkunjung ke luar negeri. Undang-undang pun tak menyebutkan larangan wakil rakyat membawa keluarga saat kunjungan itu.

Tengok pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Alie yang justru mengeluhkan kurangnya uang saku saat kunjungan ke luar negeri. "...Mereka dapat uang harian, mereka dapat uang transport. Kadang kala uang harian itu tidak cukup bayar hotel dan makan, khususnya kalau kunjungan itu dilakukan di negara maju seperti Eropa dan Jepang".

Tentu setiap orang bisa menilai apa saja karya nyata para wakil rakyat ini. Apakah pascaplesiran itu para wakil rakyat sering menyampaikan hasil kunjungan dan implementasinya ke dalam subjek yang tengah dikaji? Rasanya jarang mendengar hal seperti itu.

Seperti halnya sejumlah lembaga swadaya masyarakat yang sering memonitor soal anggaran, seperti TII, masyarakat luas pun harus berani memantau wakil rakyat mereka. Jangan biarkan wakil rakyat yang bekerja atas nama rakyat justru menghambur-hambur uang rakyat. Masyarakat harus menagih janji mereka yang duduk di kursi dewan untuk bekerja sepenuhnya demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyakarat.(*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Sabtu 18 September 2010.

Ketika Gembira dan Sedih Bercampur

TAK pernah ada perasaan kegembiraan dan kesedihan yang bercampur-baur kecuali saat Ramadan berakhir. Kegembiraan datang, karena ujian yang penuh dengan godaan untuk mencapai derajat takwa selama satu bulan penuh telah selesai. Sementara kesedihan merayapi hati disebabkan bulan agung yang penuh berkah itu betul-betul meninggalkan kita.

Kapan lagi kita punya kesempatan mereguk kenikmatan salat malam dan tadarus Alquran secara rutin, selain di bulan Ramadan. Bukankah di hari-hari biasa di luar Ramadan, ibadah-ibadah sunnah itu tak rajin kita kerjakan? Hanya karena "paksaan" Ramadan, maka yang sunnah pun seakan menjadi wajib. Dan itu sepadan dengan nilai pahalanya. Pahala ibadah yang sunnah disamakan dengan nilai pahala wajib. Yang wajib, tentu berlipat-lipat ganda lagi pahalanya dibandingkan dengan hari-hari biasa.

Sungguh luar biasa sesungguhnya jamuan yang disajikan Allah Swt di bulan agung ini. Tak pernah ada "obral" pahala selain di bulan Ramadan. Tak pernah ada "sale habis-habisan" tobat, kecuali hanya di bulan Ramadan.

Apakah kita sudah memanfaatkan peluang menambah pundi-pundi amal dan bekal selama Ramadan yang tinggal menyisakan dua hari terakhir ini? Jawabannya kembali pada diri masing-masing. Karena diri sendirilah yang merasakan perbedaan antara Ramadan tahun lalu dengan tahun sekarang.

Sebelum pulang ke kampung yang sesungguhnya, yaitu kampung akhirat, mumpung masih diberi kesempatan seluas-luasnya menyelami Ramadan, kita manfaatkan dua hari terakhir di bulan Ramadan ini sebagai hari terbaik dan terindah sepanjang hidup kita.

Karena kita tidak pernah tahu, apakah bisa berjumpa kembali dengan Ramadan di tahun depan. Apakah kali ini menjadi Ramadan terakhir untuk kita. Atau, mungkin menjadi Ramadan terakhir di lingkungan kita yang sekarang. Kita tidak pernah tahu akan rencana- rencana-Nya. Karena itu, penting sekali untuk meresapi kedalaman pesan Ramadan kali ini - entah yang terakhir atau bukan - untuk memaksimalkan pelaksanaan seluruh amaliyah dan berbuat kebajikan dengan sekeliling kita.

Harapan kita semua, di Ramadan ini kita bisa jadi pemenang sesungguhnya. Bukan pemenang karena tamat berpuasa atau khatam Alquran, tapi pemenang sejati menjadi insan kamil, insan sempurna karena berhasil meraih gelar takwa.

Semoga kita terlahir fitri kembali, bersih suci seperti bayi yang baru keluar dari rahim ibunya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.(*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Rabu 8 September 2010.

Janji Nagreg

SABTU (28/8) ini, rencananya jalur Lingkar Nagreg akan diujicobakan. Uji coba ini dipandang perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana kelayakan jalan baru ini, mengingat pengerjaannya belum tuntas 100 persen. Sementara pekan depan, arus mudik sudah dimulai.
Apabila memang layak dari sisi konstruksi dan juga keselamatan, tentu menjadi berita gembira bagi para pemudik. Karena mereka tidak akan dihadang kemacetan yang mengular di daerah ini. Namun jika tidak layak, konvoi pemudik dari arah Bandung dan arah Garut serta Tasikmalaya harus berjejalan di turunan dan tanjakan Pamucatan, Nagreg, daerah rawan macet dan mogok.

Persoalannya, layak atau tidak layak, Jalur Lingkar Nagreg ini akan tetap dipaksakan untuk digunakan, seperti ditegaskan Kepala Dishub Jabar Dicky Saromi. Risiko tentu saja pasti ada ketika memilih memaksakan operasional Lingkar Nagreg. Namun itulah yang ditempuh Dishub agar tidak terjadi kemacetan di jalur Nagreg.

Pilihan lanjutannya adalah menyeleksi jenis kendaraan yang bisa melalui jalur Lingkar Nagreg ini. Kendaraan-kendaraan berat pengangkut barang, kecuali sembako, dilarang melalui Nagreg. Sementara untuk pemudik motoris pun ada pilihan, memakai jalur Cijapati atau Wado.

Bertahun-tahun lamanya, persoalan kemacetan di Nagreg pada saat arus mudik dan balik Lebaran tak pernah terpecahkan. Berbagai cara dilakukan untuk mengurai kemacetan, tapi tetap saja, selalu berulang dan berulang, sehingga kemacetan di Nagreg menjadi sebuah tradisi.

Pernah muncul gagasan membuat jalan layang dari jalan rel kereta api ke Ciaro, tapi gagasan itu tertiup angin. Yang kemudian berjalan adalah proyek Jalan Lingkar Nagreg, pembuatan jalan baru di sebelah selatan jalur Nagreg.

Terobosan dengan membuat Lingkar Nagreg ini merupakan sebuah "revolusi" untuk memecahkan kemacetan abadi di Nagreg. Tak heran, pengerjaannya pun menjadi prioritas, terutama setelah disorot Presiden SBY saat mengunjungi Nagreg, tahun 2008.
Ketika itu dijanjikan, Lingkar Nagreg bisa dipakai pada saat arus mudik dan balik, dan dijamin tidak akan ada kemacetan. Namun begitulah, sampai setahun kemudian, tetap saja terjadi kemacetan saat arus mudik dan balik di jalur mudik selatan ini.

Tahun ini pun, beberapa bulan sebelum Ramadan tiba, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menjanjikan proyek Lingkar Nagreg akan tuntas sebelum Ramadan. Kenyataannya, sampai uji coba digelar, pengerjaan proyek prestisius ini belum tuntas seratus persen.

Tapi jika melihat kerja keras berbagai instansi yang terkait dengan proyek ini, rasanya kita punya harapan besar bahwa kemacetan di Nagreg tidak akan terjadi lagi. Jalan melingkar sepanjang 5,3 km itu menjadi solusi cespleng kemacetan Nagreg.

Kita berharap, arus mudik dan arus balik pada Lebaran kali ini akan berjalan lancar. Khususnya bagi pemudik yang memakai jalur selatan melalui Nagreg, bisa menikmati perjalanan ke kampung halaman secara tenang, damai, dan nyaman. Janji pemerintah bahwa Nagreg tidak akan macet bisa terwujud.(*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Sabtu 28 Agustus 2010.

Politik Dinasti

KEMENANGAN yang sudah dalam genggaman tangan Anna Sophanah dan pasangannya, Supendi, pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Indramayu, mempertegas berlangsungnya politik dinasti di bumi Wiralodra itu.
-----------
Anna, yang juga istri Bupati Indramayu, Irianto MS Syafiuddin atau Yance, akan meneruskan jejak langkah sang suami, membangun Indramayu.
-----------

Di wilayah Jawa Barat, mungkin ini yang pertama kali terjadi, seorang istri bupati melanjutkan kepemimpinan suaminya. Sebelumnya di Bantul, Yogyakarta, Ida menggantikan posisi Idham Samawi, suaminya sebagai Bupati Bantul. Hal serupa terjadi pula hal di Kendal dan Kediri. Sementara di salah satu kabupaten di Papua, seorang istri bupati ternyata menjadi ketua DPRD setempat.

Jika melihat kecenderungan orang yang ingin terus merasakan nikmatnya kursi kekuasaan, model "pewarisan" kekuasaan seperti ini akan semakin marak. Tanda-tanda semacam itu sudah terlihat sejak pemilihan umum 2009, ketika anak, istri, menantu, dan kerabat lainnya dari penguasa, baik di pusat maupun daerah, baik eksekutif maupun legislatif, beramai-ramai menjadi anggota legislatif.

Sejatinya, tidak ada yang salah dengan politik dinasti. Kita mengenal betul nama klan-klan pemimpin terkemuka di dunia. Di AS ada klan Kennedy, di India ada Gandhi, di Filipina ada klan Aquino. Indonesia pun punya trah Soekarno. Darah biru kepemimpinan di keluarga- keluarga itu terus mengalir hingga beberapa generasi.

Namun patut dicermati, politik dinasti akan menjadi sebuah pisau berdarah sejarah apabila mereka mencederai nilai-nilai demokrasi dan tidak fair dalam proses berdemokrasi. Benar belaka bahwa siapa pun berhak untuk dipilih dan memilih, termasuk keluarga penguasa. Tapi apabila rotasi kepemimpinan hanya berputar di tingkat elite, hal itu jelas menutup peluang munculnya orang-orang terbaik di tengah masyarakat yang memiliki kompetensi kepemimpinan.

Selain itu, kecenderungan munculnya nepotisme sangat besar. Sangat sulit berlaku objektif apabila yang berkuasa adalah keluarga sendiri. Padahal kita mafhum, nepotisme dan kroni- kroninya adalah musuh bersama reformasi di negeri ini yang digulirkan para mahasiswa dua belas tahun lalu.

Tentu berbeda halnya apabila politik dinasti didasarkan pada kapabilitas. Berdarah biru, berpendidikan tinggi, memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni, dan mempunyai kapabilitas untuk memajukan demokrasi, tentu akan lebih menyempurnakan prasyarat seorang pemimpin.

Apa yang diungkapkan Presiden SBY saat menanggapi isu perpanjangan masa jabatan dan mengatakan mendukung munculnya kepemimpinan baru, yang bukan dari klan atau keluarganya, sangat relevan dengan kondisi riil politik di masyarakat saat ini. Dan salah satu cara untuk memotong kemunculan feodalisme gaya baru itu adalah dengan meningkatkan taraf pendidikan rakyat, sekaligus memperkuat pendidikan politik kepada rakyat.

Bagaimanapun, rakyatlah yang menentukan sepenuhnya siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Dengan bekal pendidikan politik, rakyat bisa lebih rasional dalam memutuskan pilihannya sehingga kehidupan demokrasi di negeri ini pun akan lebih berkembang dan matang. (*)
Sorot, dimuat di Harian Pagi Tribun Jabar edisi Jumat 20 Agustus 2010.